Mataram, 26/2 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lokasi transmigrasi lokal, agar dapat menumbuhkan ekonomi baru pada lahan marjinal.
"Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan BPPT agar terapkan iptek di lokasi transmigrasi lokal, dan akan dimulai di Desa Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Mokhlis, di Mataram, Minggu.
Mokhlis juga menghadiri peluncuran Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berbasis kawasan di kompleks Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sabtu (25/2).
SIDa berbasis kawasan itu diluncurkan Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, guna mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 27 Mei 2011.
SIDa merupakan upaya pemberdayaan iptek dan inovasi berdasarkan keunggulan lokal, sebagai salah satu cara untuk mendorong produktifitas masyarakat, sehingga diharapkan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Dari aspek pengembangan SDM dan iptek, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) melibatkan tujuh lembaga penelitian Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Riset dan Teknologi (Ristek), untuk melakukan riset Peningkatan Kapasitas Peneliti dan Perekayasa (PKPP) dan Sistem Inovasi Nasional (Sinas), termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Mokhlis mengatakan, pejabat BPPT pusat yang dihubungi terkait upaya penerapan iptek di lokasi transmigrasi lokal (translok) langsung menyanggupi dan akan dikoordinasikan lebih lanjut soal jadwal dan jenis teknologi terapannya.
"Sudah sepakat untuk memulai di Desa Jeringo, bisa dalam bentuk teknologi peningkatan produksi sapi, atau tanaman hortikultura. Kami akan tindaklanjuti lebih detail lagi," ujarnya.
Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dihuni oleh 200 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa yang memanfaatkan lahan marjinal seluas 240 hektare.
Setiap KK mengelola satu hektare lahan, dan sisa lahan 40 hektare untuk area publik sehingga dibangun sekolah, tempat ibadah dan ruang pertemuan.
Kawasan permukiman transmigrasi itu terletak di kaki Gunung Rinjani, namun merupakan tanah berbatuan sehingga kurang efektif dijadikan lahan pertanian. Namun, tengah diupayakan pemanfaatan sumber air di kaki Gunung Rinjani untuk dialirkan ke kawasan itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Abdul Maa'd, mengatakan, pihaknya juga mendorong pengembangan tanaman hortikultura di berbagai lokasi pemukiman transmigrasi lokal, termasuk di UPT Jeringo.
"Di UPT Jeringo akan dibangun 'show window' pembangunan pertanian, termasuk tanaman hortikultura, agar penghuni lokasi transmigrasi akan semakin terberdaya," ujarnya.
Ma'ad mengatakan, di lokasi transmigrasi lokal itu diterapkan program kawasan integrasi ternak dan tanaman, sehingga dimasa mendatang akan terlihat areal pemukiman transmigrasi yang sarat tanaman pangan.
Sejauh ini, sebagian penghuni UPT Jeringo sudah menanam anakan pisang, mangga, pepaya dan sayur-sayuran, meski belum secara masif.
"Tahun lalu Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian membantu beragam jenis bibit tanaman hortikultura untuk dikembangkan transmigran di UPT Jeringo yang dihuni 200 KK itu," ujarnya.
Setiap KK penghuni UPT Jeringo itu mendapat bantuan bibit garipkan sebanyak lima pohon, pisang kepok kuning 10 batang, pepaya Bogor 10 batang, sayur-sayuran dan tanaman hortikultura lainnya.
Bibit tanaman hortikultura itu dikembangkan di pekarangan lokasi transmigrasi, atau pada areal seluas 25 are dari total satu hektare lahan, atau tidak dilokasi pengembangan pertanian transmigrasi seluas 75 are.
Anggaran bantuan bibit tanaman hortikultura itu bersumber dari APBN pada pos anggaran Kementerian Pertanian. Namun, Pemerintah Provinsi NTB juga mengalokasikan dana pendampingan program "show window" pembangunan pertanian itu yang bersumber dari dana APBD.
"Kami beri bantuan bibit jagung, pupuk organik dan pestisda, sementara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendukung dari aspek penyediaan sarana prasarana air bersih," ujarnya.
Pemkab Lombok Timur, tambah Ma'ad, tengah berupaya membangun jaringan perpipaan dari sejumlah sumber air menuju UPT Jeringo itu. (*)