Mataram (Antara Mataram) - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Politik Alternatif Rakyat (KPAR) mulai menggelar demo terkait hari buruh dan hari pendidikan, lebih cepat dari biasanya setiap tanggal 1 dan 2 Mei.
"Hari buruh dan hari pendidikan sudah dekat, dan hari ini kami berkumpul di sini untuk menyuarakan pentingnya perhatian terhadap buruh dan bidang pendidikan," kata Akmal, koordinator demo massa KPAR saat berorasi di depan Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Senin.
Massa aksi terkait hari buruh dan hari pendidikan itu berjumlah lebih dari 40 orang, namun tidak terjadi tindakan anarkis atau kericuhan meskipun dalam orasinya secara bergantian, mereka menuding pemerintah dan politisi tidak becus mengurus rakyat.
Namun, aparat kepolisian bersama Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Pemprov NTB membentuk pagar betis guna mencegah kemungkinan massa aksi memaksa masuk Kantor Gubernur NTB.
Akmal kemudian berorasi dan menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan buruh dan bidang pendidikan, seperti menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 75 persen.
Tuntutan lainnya yakni menghapus sistem kerja kontrak atau "outsourcing", wujudkan kesehatan dan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat tanpa syarat, berikan pekerjaan yang layak, cabut seluruh undang-undang pro modal, dan hentikan repretifitas terhadap gerakan rakyat.
Orator lainnya menyoroti biaya pendidikan di perguruan tinggi yang semakin mahal, namun tidak diikuti dengan peningkatan fasilitas belajar.
Mereka juga menuntut kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, menuntut ruang dan fasilitas bagi pekerja seni, pemerataan kualitas pendidikan dan transparansi alokasi penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).
Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan politik pencitraan dalam dunia pendidikan yang menurut mereka hanya meniupkan kamuflase kebijakan.
Tuntutan lainnya yakni penuntasan kasus-kasus pungutan liar di dunia pendidikan, dan mendesak penghentian segala kebijakan yang berbau nepotisme, serta menampakan anggaran pendidikan yang memihak rakyat dan hentikan diskriminasi pendidikan.
Terkait buruh, mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengusaha atau pengguna tenaga kerja agar mereka tidak semena-mena, karena kesejahteraan buruh yang masih belum baik harus terus dibenahi.
Orator lainnya meminta pemerintah menyikapi kriminalisasi terhadap para buruh, pemberian upah yang belum sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).
Mereka menghendaki pemerintah mengintervensi upaya pemenuhan hak normatif buruh berupaya upah layak, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), hak curi, upah lembur dan hal lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh.
Setelah dua jam lebih berorasi, Pemprov NTB mengutus H Muh Husni selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB guna menemui pengunjuk rasa.
"Berbagai aspirasi adik-adik mahasiswa dan pemuda, akan kami tampung kemudian salurkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tentu semua pihak ingin bangsa ini maju dan jaya di kemudian hari," ujar Husni.
Setelah menjelaskan banyak hal terkait upaya pemerintah dalam memperhatikan nasib buruh dan kemajuan di sektor pendidikan, para pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri. (*)
Mahasiswa NTB mulai demo buruh dan pendidikan
Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Politik Alternatif Rakyat (KPAR) mulai menggelar demo terkait hari buruh dan hari pendidikan, atau lebih cepat dari biasanya setiap tanggal 1 dan 2 Mei. (Mahasiswa NTB demo buruh dan pendidikan)
"Hari buruh dan hari pendidikan sudah dekat, dan hari ini kami berkumpul di sini untuk menyuarakan pentingnya perhatian terhadap buruh dan bidang pendidikan," kata Akmal.
