Karyawan Newmont blokir jalan depan kantor gubernur

id demo pt nnt

Karyawan Newmont blokir jalan depan kantor gubernur

demo yang dilakukan sejumlah karyawan newmont (ist)

"Kami mencoba membela hak-hak kami, tetapi mengapa kami dipukuli," ujar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Beni Tanaya, dalam orasinya di hadapan para demontran, dengan nada menyesalkan.

Mataram, (Antara) - Puluhan karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) menggelar unjuk rasa dengan melakukan aksi pemblokiran jalan raya di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Senin.

Aksi penutupan Jalan Pejanggik itu dilakukan karena para demonstran mengaku kecewa kepada Gubernur TGH M Zainul Majdi, yang tidak kunjung datang menemui mereka di depan Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tersebut.

Aksi ini sempat diwarnai kericuhan antara polisi dan massa pendemo. Kericuhan disebabkan para pendemo memaksa melakukan pemblokiran ruas Jalan Pejanggik hingga mengganggu arus lalu lintas dan merugikan para pengguna jalan.

Pihak kepolisian meminta para pendemo tidak memadati seluruh badan jalan, tetapi para pendemo menolaknya. Akibatnya terjadi saling dorong-mendorong antara polisi dengan para demonstran. Bahkan, aksi saling pukul pun sempat terjadi pada peristiwa yang semakin memanas.

Namun kericuhan itu tidak sampai berlangsung lama. Kedua belah pihak nampaknya mampu menahan diri, sehingga aksi demo dapat dilanjutkan dengan cukup tertib.

Meski kericuhan dapat diredam, namun para pendemo rupanya tidak menerima perlakuan yang ditunjukkan polisi dalam mengawal jalannya aksi untuk rasa tersebut.

"Kami mencoba membela hak-hak kami, tetapi mengapa kami dipukuli," ujar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Beni Tanaya, dalam orasinya di hadapan para demontran, dengan nada menyesalkan.

Dia menyatakan, meski mendapat PHK, namun para karyawan Newmont masih menerima gaji dari pihak manajemen. Akan tetapi, jumlahnya tidak sama dengan gaji yang biasa mereka terima selama bekerja. Saat dirumahkan seperti ini, karyawan hanya menerima 40 persen dari gaji pokok atau berkisar antara Rp2 juta sampai Rp4 juta.

"Sampai saat ini belum ada kepastian bagaimana nasib kami, setelah tambang tidak beroperasi. Karenanya kami ingin menyampaikan aspirasi kepada gubernur, tetapi tidak ada tanggapan. Padahal, pemprov mendapat royalti, deviden sebesar 24 persen dari hasil tambang," ujarnya.

Sementara itu, Khaerudin, mewakili SPN PTNNT mengatakan, kedatangan para karyawan ke kantor gubernur tidak lain untuk mengadukan nasib demi menuntut hak.

"Kami sebagai buruh hanya mendapat penderitaan. Jangan hanya kaum kapitalis yang didukung, kami juga ingin dukungan," ujar dia.

Demo ini dilakukan menyusul keputusan manajemen perusahaan asal Amerika Serikat itu, yang telah merumahkan 3.200 karyawannya karena harus berhenti beroperasi.

Selain itu, demo juga dilakukan karena para karyawan ingin mengetahui sikap Gubernur NTB dalam menyikapi kasus karyawan yang telah dirumahkan tersebut. Para pendemo ingin bertemu langsung dengan gubernur, namun "penggede" di NTB tersebut tidak kunjung muncul.

"Kami datang untuk meminta kejelasan dan kebijaksanaan pemerintah agar jangan sampai karyawan menjadi korban," kata tim advokasi aksi karyawan, Usef Syarif Hidayat SH saat menyampaikan orasinya.

Usef menyatakan, semestinya pemerintah mengambil sikap untuk menyelamatkan nasib ribuan karyawan baik yang telah di-PHK maupun yang kini dirumahkan oleh perusahaan tambang tersebut.

Dalam tuntutannya massa yang tergabung dalam SPN PTNNT, Serikat Pekerja Tambang (SPAT) Samawa PTNNT dan Wadah Siltaurrahmi Keluarga Sumbawa (WSKS) PTNNT ini, meminta agar Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi bersama Pemkab Sumbawa, KSB dan pemerintah pusat memikirkan nasib karyawan yang kini telah dirumahkan dan terancam di-PHK.

Untuk meredam kekecewaan para pendemo, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Lalu Gita Aryadi sempat menemui massa dan berdialog. Gita menyampaikan, mengenai aspirasi massa, sudah diterima dan akan disampaikan kepada Gubernur NTB.

Dia mengatakan, terkait persoalan yang dihadapi para karyawan, Gubernur NTB telah mengirim surat ke Kementerian Keuangan RI. "Pada 2013 lalu, Pak Gubernur telah bersurat ke Kemenkeu terkait bea ekspor konsentrat," ucap dia.

Meski Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB itu telah menjabarkan bagaimana perjuangan Pemprov NTB ke pemerintah pusat, namun massa aksi tetap tidak menerima penjelasan tersebut.

Para pendemo memilih tetap pada pendirian untuk bertemu langsung dengan Gubernur NTB. Akan tetapi, hingga para pendemo bubar beberapa jam kemudian, orang nomor satu di NTB itu tidak kunjung menemui mereka.