Pembinaan UKM di Mataram harus Ditingkatkan

id UKM Mataram

"Sebab perekonomian kerakyatan, seperti pasar tradisonal, pedagang kaki lima (PKL), dan koperasi merupakan tulang punggung dari kemandirian ekonomi dalam jangka panjang
Mataram,  (Antara) - Mantan Wali Kota Mataram H Lalu Mujitahid berharap agar pemerintah terus memberikan pembinaan dan perhatian dalam bidang ekonomi kerakyatan berupa sektor usaha kecil menengah (UKM) di daerah itu.

"Sebab perekonomian kerakyatan, seperti pasar tradisonal, pedagang kaki lima (PKL), dan koperasi merupakan tulang punggung dari kemandirian ekonomi dalam jangka panjang," katanya menyampaikan harapannya pada HUT ke-21 Kota Mataram di Mataram, Minggu.

Lalu Mujitahid yang memimpin Kota Mataram pada 1978-1989 di temui usai mengikuti ucapara HUT ke-21 Kota Mataram mengatakan, hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam membangun Kota Mataram ke depan.

Mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram telah berdampak pada tumbuhnya sejumlah perusahaan besar dan pasar modern. "Namun perlu diingat jangan sampai keberadaan perusahaan dan pasar modern itu mematian usaha kecil di sekitarnya," katanya.

Dalam kaitan itu, pemerintah harus membuat regulasi yang tepat agar tidak menjadi bom waktu. Karena kepedulaian dengan membina usaha kecil mampu memperkuat ekonomi kerakyatan.

"Keberadaan UKM ini juga mampu menekan terjadinya krisis ekonomi dikalangan masyarakat menengah ke bawah sekaligus mengurangi angka pengangguran," katanya.

Menyinggung tentang kebersihan kota, Mujitahid yang kini juga menjadi pimpinan majelis adat sasak, mengatakan dalam menjaga kenyamanan kota terutama dalam bidang kebersihan, ia merasakan peran serta masyarakat masih kurang optimal.

Karena masalah kebersihan tidak bisa hanya mengandalkan tenaga fungsional saja. Oleh karena itu kesadaran dan peran serta aktif masyarakat ikut serta mengatasi sampah harus digerakkan.

Menurutnya, program gerakan menuju lingkungan dengan sampah nol (lisan) dan bank sampah yang sudah ada harus diberikan stimulan agar semua kelurahan bisa seperti itu.

"Artinya, jangan hanya program itu sebatas inisiatif kelurahan tertentu saja melainkan harus menjadi program pemerintah, sehingga pemerintah tinggal memberikan dukungan fasilitas sesuai kebutuhan," katanya.

Dalam hal ini, lembaga adat sasak akan memberikan dukungan program pemerintah kota melalui pembentukan penguatan lembaga adat hingga lembaga terdepan yakni kerama gubuq (kerama lingkungan) dengan membuat awiq-awiq berdasarkan kesepatakan warga.

Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan, jika ada yang melanggar dikenakan sanksi sosial sesuai dengan kesepatakan.

"Ini tentu dapat membantu aparat pemerintah membangun harmonisasi lingkungan sosial," katanya.