Mahendra pastikan Hiswana Migas NTB Bebas Mafia

id Hiswana Migas

Sampai saat ini tidak ada temuan anggota yang terindikasi mafia. Baru mendengar isu pun saya akan langsung tindak lanjuti. Artinya begitu ada api akan langsung saya padamkan
Mataram,  (Antara) - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas wilayah Nusa Tenggara Barat terpilih I Komang Mahendra Gandhi memastikan tidak ada mafia dalam tubuh organisasi yang dipimpinnya.

"Sampai saat ini tidak ada temuan anggota yang terindikasi mafia. Baru mendengar isu pun saya akan langsung tindak lanjuti. Artinya begitu ada api akan langsung saya padamkan," katanya di Mataram, Rabu.

I Komang Mahendra Gandhi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada musyawarah cabang yang digelar pada Selasa malam (30/9). Sebelumnya ada tiga kandidat yang bersaing, namun dua diantaranya kemudian mundur dengan alasan ingin fokus pada usahanya.

Setelah dirinya terpilih sebagai ketua, kata dia, langkah pertama yang diambil adalah melakukan konsolidasi internal organisasi dalam rangka menyatukan persepsi, terutama mengenai tugas dan amanah yang diemban para pengusaha minyak dan gas.

Saat ini, Hiswana Migas fokus pada tugas sebagai mitra pemerintah dalam rangka menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi kepada masyarakat.

Amanah tersebut harus dijalankan dengan jelas dan penuh tanggung jawab serta tidak boleh ada permainan.

"Hiswana migas ini mengemban tugas `Public Service Obligation` (PSO). Jadi dalam penyaluran BBM dan gas bersubsidi itu tidak boleh main-main. Harus sesuai dengan mekanisme standar operasional prosedur (SOP)," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Mahendra, dalam menentukan kepengurusan, dirinya akan menempatkan orang-orang yang tepat dan memiliki integritas kuat dalam menjalankan amanah sebagai mitra pemerintah.

Dalam menjalankan roda organisasi, Mahendra menekankan pada upaya mengutamakan kepentingan publik, terutama terkait dengan ketersediaan BBM dan gas bersubsidi.

Upaya tersebut diakuinya memang tidak mudah, terlebih saat ini masih ada daerah yang belum terakomodasi program konversi minyak tanah ke elpiji bersubsidi ukuran tabung tiga kilogram, yakni lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

Selain itu, adanya disparitas harga antara elpiji bersubsidi tabung ukuran tiga kilogram dengan elpiji nonsubsidi ukuran tabung 12 kilogram.

Kondisi tersebut berpotensi memicu "moral hazard" demi meraup keuntungan besar.

"Tapi kami siap untuk membantu pihak kepolisian jika ada oknum anggota Hiswana Migas NTB yang bermain dalam penyaluran BBM dan gas bersubsidi. Kalau ada terbukti libas saja," tegas Mahendra.