Nelayan harapkan Presiden bantu Kebutuhan Melaut

id Nelayan NTB

Kami tidak mengharapkan bantuan dana dari pemerintah. Kami hanya ingin didukung dalam kebutuhan melaut
Mataram,  (Antara) - Nelayan yang berdomisili di pesisir Ampenan, Nusa Tenggara Barat, mengharapkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla membantu pemenuhan kebutuhan untuk melaut.

"Kami tidak mengharapkan bantuan dana dari pemerintah. Kami hanya ingin didukung dalam kebutuhan melaut," kata Muhammad Saleh (58), nelayan di Kampung Bugis, Ampenan, Rabu.

Penduduk pesisir pantai Ampenan yang rata-rata menggantungkan hidupnya dari hasil melaut itu kini dihadapi kondisi yang memperihatinkan. "Hasil tangkapan sudah semakin menurun tiap tahunnya, apalagi harga bahan bakar minyak juga naik," kata Saleh yang sudah terbiasa hidup dari hasil laut itu.

"Kalau disuruh bekerja selain jadi nelayan, saya tidak yakin bisa hidupi anak istri, saya kurang berbakat selain jadi nelayan," ujar warga kawasan yang pada zaman penjajahan Belanda merupakan pelabuhan pertama.

Hal itu diakuinya, karena sejak kecil terbiasa hidup sebagai nelayan di Ampenan. "Kami hidup di sini sejak jaman penjajahan. Nenek moyang kami juga seorang pelaut," kata Saleh.

Sementara itu, Fadli (32), nelayan dari Kampung Melayu, Ampenan, menuturkan bahwa dirinya melaut masih menyewa sampan (kapal nelayan) tetangga.

"Terpaksa, bakat saya cuma jadi nelayan, mau beli sampan itu mustahil, belum ada dana," ucap Fadli.

Hal itu disampaikannya, karena diketahui harga satu unit sampan dengan mesinnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. "Mahal kalau beli sampan, cari makan buat sehari saja susah," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sekali melaut itu nelayan harus mengeluarkan dana sebanyak Rp300 ribu, sedangkan hasilnya belum pasti bisa mengembalikan modal seutuhnya.

"Tergantung cuaca di tengah laut, susah diprediksi. Kadang-kadang hasilnya banyak hingga untung besar, kadang-kadang juga tidak ada hasil untuk dibawa pulang, dapatnya rugi," ujar Fadli.

Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat para nelayan yang hidup di pesisir pantai Ampenan untuk tetap menafkahi keluarganya dari hasil melaut.

"Kadang, untuk sewa sampan`tetangga, kami patungan dengan nelayan lainnya. Hasilnya nanti dibagi rata," katanya.

Selain itu, jika tidak mampu melaut, dirinya mencari ikan dengan cara memancing dari tepi pantai. Terkadang juga dia mengakalinya dengan cara memasang jaring di bibir laut.

Saat ditanyakan mengenai bantuan dari pihak pemerintah, dia mengatakan hal itu benar adanya. Rekan Fadli yang juga seprofesi dengannya sering menawarkan untuk membuat kelompok nelayan agar mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah.

Namun, ia mengatakan bahwa itu hanya harapan palsu. "Sudah sering saya diajak nelayan lain buat kelompok, serahkan kartu tanda penduduk, dan uang Rp50 ribu. Namun, tidak pernah ada saya terima hasilnya," kata Fadli.

Selebihnya, ia menuturkan bahwa tidak hanya dirinya yang sering merasa ditipu. Namun, banyak nelayan juga yang bernasib sama. "Kami merasa hanya dimanfaatkan saja, keuntungannya dinikmati sendiri. Katanya pengajuan ditolak, setelah kami cek, itu dana ada," ucap Fadli.

Terkait hal itu semua, berdasarkan keluhan yang dihimpun dari para nelayan yang hidup di pesisir pantai Ampenan itu, mereka mengharapkan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang baru di lantik untuk lebih memperhatikan nasib para nelayan khususnya di wilayah tersebut.

"Kami tahu Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mereka punya karakter yang merakyat, dekat dengan warga seperti kami ini," ucap Imran (42) rekan Fadli yang juga seorang nelayan dari Kampung Pondok Perasi, Ampenan.

Ia mengatakan bahwa dengan karakter pemimpin negara yang merakyat itu, ia mengharapkan agar kaum nelayan di wilayah Ampenan Khususnya, lebih diperhatikan lagi.

"Lihat kami sebagai nelayan, kami juga ingin hidup sejahtera, bisa menghidupi kebutuhan keluarga," kata Imran.