Alat Kelengkapan DPRD NTB dikuasai KMP

id Koalisi Merah Putih

Meskipun ini bukan kemenangan koalisi merah putih, tetapi kemenangan untuk semua anggota yang duduk di DPRD NTB
Mataram,  (Antara) - Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat periode 2014-2019 dikuasai enam partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih.

Dari lima komisi yang ada di DPRD NTB, hampir seluruh pimpinan komisi dikuasai kubu partai pendukung koalisi merah putih. Tercatat, ada 13 orang anggota yang duduk sebagai pimpinan. Sedangkan, partai pendukung yang tergabung dalam koalisi Indonesia hebat (KIH) hanya dua orang.

"Meskipun ini bukan kemenangan koalisi merah putih, tetapi kemenangan untuk semua anggota yang duduk di DPRD NTB," kata Ketua Komisi I DPRD NTB Ali Ahmad di Mataram, Kamis.

Ia mengakui, selama proses pemilihan alat kelengkapan DPRD NTB terlebih lagi di Komisi I DPRD NTB, kata politisi kawakan ini, menunjukkan suasana yang menjunjung tinggi demokrasi dan betul-betul hidup tanpa ada ketegangan antar masing-masing anggota dewan.

"Jadi semua proses tidak ada masalah semua dipilih secara demokratis," tegas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya berharap sesuai dengan tugas dan fungsi pokok komisi I DPRD NTB, akan berusaha bekerja secara maksimal sesuai dengan yang selama ini diharapkan masyarakat.

Terlebih lagi, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok komisi I tidak terlepas dari kemitraan dengan pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah provinsi, termasuk lembaga vertikal lainnya.

Hal senada juga di katakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga sekaligus terpilih sebagai Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan. Dikatakannya, bahwa apa yang terjadi di DPRD NTB merupakan sebuah dinamika dalam dunia politik.

Meski dalam alat kelengkapan DPRD NTB seluruhnya di kuasai dari partai politik pendukung koalisi merah putih. Namun, dalam penentuan kebijakan tidak otomatis pada partai di mitra koalisi, tetapi paling utama bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih terjamin.

"Intinya, meski ada memang bagi-bagi jatah di dalam penentuan alat kelengkapan dewan, tetapi semua partai yang ada di DPRD NTB terakomodir dengan baik," ucapnya.

Untuk Komisi I bidang Pemerintahan dan HAM, ketua Ali Ahmad (Partai Amanat Nasional), wakil ketua H Lalu Dharma Setiawan (Golkar), sekretaris H Rumaksi (Hanura). Komisi II bidang pariwisaata ketua Syarifudin, wakil ketua Nasihudin Badri (Demokrat), sekretaris Yek Agil (PKS).

Sedangkan, Komisi III bidang Keuangan dan perbankan ketua Johan Rosihan (PKS), Wakil Ketua H Muzihir (PPP), Sekretaris H Sulthon (PAN). Selanjutnya, Komisi IV bidang infrastruktur dan lingkungan hidup ketua H Wahidin (Golkar), wakil ketua Suharto (Hanura) dan sekretaris Nurdin Ranggabarani (PPP).

Sementara, Komisi V bidang kesjahteraan rakyat dan perempuan ketua Hj Wartiah (PPP), wakil ketua Kasdiono dan Sekretaris Fathul Bahri (Gerindera). Sedangkan, untuk proses pemilihan pimpinan di badan kehormatan dan badan legislasi anggota DPRD NTB belum juga disusun, namun diharapkan akanb bisa diselesaikan Jumat (24/10) esok.