Pemprov NTB Agendakan bahas Anggaran Pilkada 2015

id Pemprov NTB

Kalau soal waktu sampai sekarang kita belum bisa tentukan. Yang jelas agenda dan konsep undangan rapat koordinasi ini sudah kita sampaikan ke pak gubernur (TGH Zainul Majdi) agr secepatnya bisa diteruskan kepada bupati dan wali kota
Mataram,  (Antara) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam waktu dekat segera mengagendakan pertemuan dengan sejumlah bupati dan wali kota di tujuh kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2015.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Mahdi Muhammad di Mataram, Jumat mengatakan, rencana mengumpulkan para bupati/walikota tersebut, untuk membahas anggaran pilkada yang hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda kejelasan dari setiap daerah yang akan melaksanakan agenda demokrasi lima tahunan tersebut.

"Kalau soal waktu sampai sekarang kita belum bisa tentukan. Yang jelas agenda dan konsep undangan rapat koordinasi ini sudah kita sampaikan ke pak gubernur (TGH Zainul Majdi) agr secepatnya bisa diteruskan kepada bupati dan wali kota," katanya.

Meski demikian, Mahdi berharap rapat koordinasi tersebut nantinya akan dihadiri para bupati dan wali kota mengingat pentingnya pertemuan itu, maka diharapkan tidak bisa diwakilkan.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB juga telah meminta agar pemerintah kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk secepatnya bisa mengalokasikan anggaran.

Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan sudah melayangkan surat kepada Gubernur NTB TGH Zainul Majdi agar memfasilitasi dengan surat edaran kepada tujuh kabupaten dan kota untuk segera menyiapkan anggaran untuk Pilkada 2015.

"Ini kami lakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota," katanya.

Kata dia, surat edaran yang dimaksud, terkait agar kabupaten/kota yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu mengalokasikan anggaran Pilkada 2015.

Selain bersurat ke pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur NTB, pihaknya juga sudah menyurati KPU kabupaten dan kota untuk berkoordinasi dengan bupati dan wali kota dan DPRD terkait alokasi anggaran Pilkada 2015. Mengingat sampai dengan saat ini seluruh KPU kabupaten/kota masih kesulitan mendapat alokasi anggaran Pilkada tahun 2015.

"Sampai saat ini seluruh KPU di daerah yang akan melaksanakan Pilkada masih belum ada anggarannya," ucapnya.

Ia menjelaskan, belum adanya anggaran dana di setiap KPU kabupaten/kota itu, lantaran pemerintah daerah belum mengalokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Alhasil, KPU setempat nyaris belum bisa berbuat banyak dalam menyusun tahapan ataupun persiapan pilkada.

"Kalaupun ada jumlahnya pun masih terlalu kecil, dan itupun sebatas untuk menyusun regulasi saja," ujarnya.

Disamping itu, selain mengagendakan rapat koordinasi dengan tujuh kabupaten dan kota dan ketua DPRD yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB terkait kesiapan anggaran pilkada.

Pihaknya juga akan menjelaskan tentang Perppu nomor 1 tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 tahun 2014. Di samping itu, membahas tentang jadwal, tahapan serta regulasi Pilkada 2015 karena di dalam Perppu terkait pelaksanaan pemilu gubernur, bupati dan wali kota itu, terdapat poin yang baru, seperti adanya uji publik dan masih banyak yang lain.

"Nanti semua ini akan kita bahas bersama, lebih khusus kepada kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada," katanya.