Dikpora NTB tunggu Petunjuk terkait Program KIP

Mataram,  (Antara) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat masih menunggu petunjuk yang jelas dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar.

"Pokoknya kami menunggu, kalau sudah jelas, kami akan sosialisasikan agar masyarakat juga menerima informasi yang jelas," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Nusa Tenggara Barat (NTB) Imhal di Mataram, Rabu.

Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya akan diundang ke Jakarta untuk membahas pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pihaknya sampai saat ini belum mengetahui secara detail mengenai program KIP tersebut, apakah akan digabung dengan program beasiswa miskin (BSM) yang sudah berjalan sejak pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pokoknya kami menunggu pentunjuk teknis tentang KIP itu, dan nanti kami akan minta penjelasan apakah KIP sebagian akan digabung dengan program BSM," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB H Wahyudin, mengatakan pihaknya juga belum mengetahui sumber data penerima KIP dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Kami belum tahu apakah datanya mengacu dari data hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011, atau akan dilakukan lagi PPLS. Kami juga masih menunggu dari pusat," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah meluncurkan KIP, bersamaan dengan KIS dan KKS pada 2 November 2014.

KIP adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis.

Selain itu, KIP juga akan menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel.

Agar anak-anak yang tidak mendapat pendidikan formal juga bisa mendapat pendidikan keterampilan, KIP ini akan berlaku untuk balai-balai latihan kerja. Penerima kartu ini hanya tinggal menunjukkan Kartu Indonesia Pintar ke pihak sekolah dan balai-balai latihan.

Pelaksanaan KIP pada tahap pertama akan diterapkan di 18 provinsi dengan sasaran 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK.

Kabupaten/kota yang menjadi sasaran pelaksanaan program tersebut, yakni Kabupaten Jembrana, Pandeglang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Cirebon, Bekasi, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang, Mamuju Utara, dan Pematang Siantar.