PDIP NTB nyatakan Sikap Oposisi terhadap Gubernur

Mataram,  (Antara) - Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Nusa Tenggara Barat Made Slamet menyatakan bahwa fraksinya bersikap oposisi terhadap seluruh kebijakan Gubernur TGH Zainul Majdi dan wakilnya H Muhammad Amin.

"Oposisi kami terhadap kepemimpinan Gubernur NTB sebagai eksekutif dalam artian yang konstruktif. Kalau pun ada kebijakan yang tidak pas, maka kami akan mengkritik setiap kebijakan tersebut," kata Made Slamet di Mataram, Senin.

Menurut dia, sikap PDIP ini tidak lain dipicu karena sikap Gubernur NTB TGH Zainul Majdi yang selama memimpin daerah ini hingga terpilih kembali untuk kali kedua sebagai kepala daerah tidak pernah melibatkan PDIP ataupun partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Padahal, menurutnya, selama ini PDIP, juga partai-partai yang ada di dalam KIH telah berjasa banyak bagi pembangunan di daerah itu.

"Saat ini kami dilupakan, padahal kami berjasa membangun daerah ini. Buktinya, tidak satu pun anggota kami menduduki sebagai pimpinan di alat kelengkapan dewan. Jelas ini ada peranan Zainul Majdi sebagai pimpinan di Koalisi Merah Putih (KMP)," katanya.

Namun demikian kata Made apa yang diutarakannya itu bukan semata-mata karena PDIP ataupun partai yang tergabung di KIH ingin mendapat jabatan posisi di alat kelengkapan DPRD. Tetapi terlihat dilupakannya peran partai-partai tersebut dalam mengisi pembangunan di NTB. Alhasil, mereka seperti dianaktirikan.

"Jadi, kami sudah besepakat, bahwa Fraksi PDIP di DPRD NTB akan beroposisi terhadap kebijakan dan pembahasan anggaran oleh Pemprov NTB," ucapnya.

Alat kelengkapan DPRD NTB periode 2014-2019 dikuasai enam partai politik yang tergabung dalam KMP. Dari lima komisi yang ada, hampir seluruh pimpinan komisi dikuasai kubu partai pendukung KMP. Tercatat, ada 13 orang anggota yang duduk sebagai pimpinan. Sedangkan partai pendukung yang tergabung dalam koalisi Indonesia hebat hanya dua orang.

Untuk Komisi I bidang Pemerintahan dan HAM, ketua Ali Ahmad (Partai Amanat Nasional), wakil ketua H Lalu Dharma Setiawan (Golkar), sekretaris H Rumaksi (Hanura). Komisi II bidang pariwisata ketua Syarifudin, wakil ketua Nasihudin Badri (Demokrat), sekretaris Yek Agil (PKS).

Sedangkan, Komisi III bidang Keuangan dan perbankan ketua Johan Rosihan (PKS), wakil ketua H Muzihir (PPP), sekretaris H Sulthon (PAN). Selanjutnya, Komisi IV bidang infrastruktur dan lingkungan hidup ketua H Wahidin (Golkar), wakil ketua Suharto (Hanura) dan sekretaris Nurdin Ranggabarani (PPP).

Sementara, Komisi V bidang kesejahteraan rakyat dan perempuan ketua Hj Wartiah (PPP), wakil ketua Kasdiono dan sekretaris Fathul Bahri (Gerindra). Bahkan, untuk badan legislasi dipimpin anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar. Sedangkan, untuk Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB hingga sekarang belum juga ditentukan.