Mataram, (Antara NTB) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga kini belum merespons permintaan percepatan pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji bersubsidi di Pulau Sumbawa, yang dilayangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Sejak zaman Menteri Jero Wacik, kami sudah melayangkan surat ke Kementerian ESDM beberapa kali mempertanyakan kejelasan pelaksanaan program konversi itu, tapi sampai pergantian menteri tidak ada kejelasan," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muh Husni, di Mataram, Jumat.
Pemprov NTB, kata dia, menginginkan adanya percepatan pelaksanaan program konversi minyak tanah bersubsidi ke elpiji bersubsidi tabung ukuran tiga kilogram di Pulau Sumbawa, karena masyarakat di daerah itu sudah mulai menggunakan bahan bakar gas.
Saat ini, program itu baru berjalan di Pulau Lombok, sejak beberapa tahun lalu.
Namun, lanjut Husni, pemakaian elpiji bersubsidi di Pulau Lombok, terus mengalami peningkatan seiring adanya rumah tangga baru yang menjadi pemakai.
Bahkan pemakaian elpiji bersubsidi sudah terjadi di Pulau Sumbawa dengan menggunakan jatah untuk Pulau Lombok. Hal itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan elpiji bersubsidi diikuti harga yang relatif mahal di Pulau Lombok.
"Pemakaian elpiji bersubsidi di Pulau Lombok sudah relatif banyak, itu memang ilegal, tapi kami tidak memiliki kewenangan melarang," ujarnya.
Menurut dia, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Minyak dan Gas, pemerintah daerah sudah tidak memiliki kewenangan mengatur komoditas minyak dan gas.
Hal itu menjadi kendala untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan elpiji bersubsidi di Pulau Lombok, yang saat ini masih belum terselesaikan.
Oleh sebab itu, kata Husni, pihaknya akan mencoba menyurati kembali Menteri ESDM yang baru dengan harapan ada tanggapan positif.
Ada dua hal penting yang akan dipertanyakan, yakni program konversi minyak tanah bersubsidi ke elpiji bersubsidi di Pulau Sumbawa, dan pembangunan depo elpiji mini di NTB.
"Kalau percepatan program elpiji bersubsidi di Pulau Sumbawa, kemungkinan tidak akan ada lagi kelangkaan seperti sekarang ini. Apalagi di NTB sudah dibangun depo elpiji mini," kata Husni. (*)
Kementerian ESDM Belum Respons Keinginan Pemprov NTB
Ilustrasi permintaan elpiji 3 Kg meningkat. Pekerja menata tabung elpiji 3 kilogram di salah satu agen. (Foto Antaranews) (1)
"Sejak zaman Menteri Jero Wacik, kami sudah melayangkan surat ke Kementerian ESDM beberapa kali mempertanyakan kejelasan pelaksanaan program konversi itu, tapi sampai pergantian menteri tidak ada kejelasan,"
