Mataram, (Antara NTB)- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh membuka Pekan Reformasi Birokrasi 2015 sebagai momentum untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang diikuti utusan dari lima provinsi di Indonesia.
Pembukaan Pekan Reformasi Birokrasi 2015 di pendopo Wali Kota Mataram, Senin, itu ditandai dengan pemukulan "gendang beleq" oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Mirawati Sujono.
Pekan Reformasi Birokrasi 2015 dihadiri sekitar 300 peserta dari jajaran pemerintah kota, perwakilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ombudsman NTB, pimpinan DPRD Kota Mataram, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari bidang pelayanan publik dari lima provinsi di Indonesia.
Lima provinsi yang ikut serta dalam kegiatan Pekan Reformasi Birokrasi 2015 adalah Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, wali kota mengatakan, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kota Mataram sudah memiliki peta jalan (road map) 2014-2018.
"Peta jalan ini merupakan bentuk operasionalisasi `grand design` reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun," ujarnya.
Hal itu bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Mataram agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan untuk mewujudkan moto Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya.
Dikatakannya, dari 10 kabupaten/kota se-NTB, Kota Mataram memiliki wilayah paling kecil, namun memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yakni mencapai sekitar 430 ribu jiwa.
Sementara, sumber daya alam (SDA) di Kota Mataram sangat minim, namun pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram mampu mencapai lebih dari Rp150 miliar yang bersumber dari jasa perdagangan, perhotelan, dan transportasi. Hal itu terkait dengan pelayanan terutama di bidang perizinan.
Pemerintah Kota Mataram, kata dia, memproses perizinan relatif mudah namun tetap selektif.
"Artinya, sepanjang izin yang diajukan memenuhi persyaratan dan ketentuan, tidak ada kata kenapa harus diperlambat," ujarnya.
Ahyar mengatakan, reformasi birokrasi artinya menata kembali, bagaimana sebuah birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan murah serta pelayanan yang memuaskan.
"Jangan ada birokrasi yang berbelit-belit atau dibuat berbelit-belit, atau birokrasi itu tertutup atau ditutup-tutupi, apalagi dibuat-buat sulit," katanya.
Untuk itu, jika PAD Kota Mataram tinggi, wali kota yakin karena jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Kota Mataram memiliki semangat reformasi birokrasi.
Pada intinya, reformasi birokrasi ini memberikan titik tekan pemerintah yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi terarah, sistematis dan terpadu.
Ketua panitia pelaksana Pekan Reformasi Birokrasi 2015 Kota Mataram Syarifudin mengatakan, kegiatan ini bekerja sama dengan Kaukus NGO NTB.
Adapun kegiatan yang digelar hingga 30 Januari 2015 adalah seminar, pelatihan monitoring dan evaluasi, dialog interaktif dan pameran layanan publik oleh 13 satuan kerja peranagkat daerah (SKPD) layanan publik di Kota Mataram. (*)
Wali Kota Mataram buka pekan reformasi birokrasi
Pemukulan gendang beleq oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Mirawati Sujono pada pembukaan Pekan Reformasi Birokrasi 2015 di Mataram, Senin, (Foto: Humas Pemkot Mataram)
Peta jalan ini merupakan bentuk operasionalisasi `grand design` reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun,"
