Stok Pangan di Sumbawa Barat Berkurang

id Stok Pangan Berkurang

"Kita setiap tahun sebetulnya mengusulkan penambahan stok pangan di APBD, tetapi karena faktor anggaran usulan itu tidak dipenuhi,"
Sumbawa Barat (Antara NTB) - Badan Penyuluh Perikanan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Sumbawa Barat memastikan stok pangan di daerah itu terus berkurang.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Penyuluh Perikanan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Sumbawa Barat, Nasruddin Ramen, di Taliwang, Senin, mengatakan saat ini stok pangan hanya sebanyak 25,975 ton, padahal target stok pangan yang dicanangkan pemerintah daerah hingga 2015 minimal 100 ton.

Pasalnya, kata dia, stok pangan yang ada saat ini sudah dialokasikan sejak 2012. Sedangkan selama tahun 2013 sampai 2015 ini tidak ada pengalokasian anggaran untuk menambah stok pangan tersebut.

"Kita setiap tahun sebetulnya mengusulkan penambahan stok pangan di APBD, tetapi karena faktor anggaran usulan itu tidak dipenuhi," katanya.

Kata dia, pemerintah daerah sebenarnya sudah bekerja sama dengan pihak ketiga terkait penyediaan stok pangan itu. Namun, stok tersebut tidak berada di gudang pangan milik pemerintah.

"Hanya saja sewaktu-waktu jika dibutuhkan stok pangan tersebut tetap disiagakan," ujarnya.

Nasruddin mengatakan, sesuai petunjuk teknis, stok pangan hanya bisa dikeluarkan dalam kondisi bencana alam, misalnya banjir bandang, gagal panen yang menyebabkan masyarakat kekurangan pangan, kebakaran, tanah longsor atau cuaca buruk yang menyebabkan nelayan tidak bisa turun melaut.

"Hanya saat kondisi untuk penaggulangan bencana, kalau dalam kondisi harga beras melonjak seperti sekarang stok pangan itu tidak bisa dikeluarkan," ujarnya.

Menurutnya, akibat kurangnya stok tersebut, gudang pangan yang dibangun Pemkab Sumbawa Barat tidak berfungsi. Gudang bernilai Rp800 juta dengan kapasitas 100 ton itu saat ini dalam kondisi terbengkalai.

Namun menurutnya ang mengisi gudang tersebut adalah pemerintah provinsi. "Tapi dalam koordinasi terakhir, masalah itu dilimpahkan ke pemerintah daerah. Tahun 2016 kami mengusulkan penambahan stok 50 ton," katanya. (*)