Mataram, (Antara NTB)- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, telah mengusulkan tambahan anggaran untuk membiayai kegiatan pemilihan kepala daerah Desember 2015.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Khaeruddin ketika dikonfirmasi dari Mataram, Selasa, mengatakan pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran untuk membiayai pilkada sebesar Rp11,5 miliar dan yang disetujui di APBD 2015 sebesar Rp7 miliar.
"Tetapi dalam perjalanannya jumlah kebutuhan anggaran yang diusulkan bertambah menjadi Rp13,9 miliar," katanya.
Penambahan jumlah anggaran itu terjadi karena dalam usulan sebelumnya tidak masuk biaya pelaksanaan kampanye pasangan calon.
Sesuai Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, kegiatan kampanye pasangan calon ditanggung oleh KPU.
Biaya tersebut meliputi biaya kampanye, debat kandidat dan pengadaan alat peraga kampanye pasangan calon.
Alat peraga berupa pamplet dan sejenisnya, kata Heru, harus dibuat berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) penduduk.
"Seluruh anggaran kampanye dibebankan ke KPU, jadi jumlah anggaran yang kami usulkan naik. Untuk spanduk, baliho dan alat peraga lainnya, pasangan calon hanya mendesain, pengadaannya dibebankan ke KPU," kata Kheruddin.
Ia menyatakan, sesuai jadwal tahapan pelaksanaan pilkada, anggaran dimaksud diharapkan sudah terealisasi pada April.
"Kami sudah meminta waktu untuk audiensi dengan bupati dan DPRD terkait usulan anggaran tersebut," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat Iwan Panjidinata menyatakan komitmen lembaga itu untuk mendukung pengalokasian penambahan anggaran pilkada yang diusulkan KPU.
"Kalau soal komitmen, DPRD tentu berkomitmen, mengingat pilkada merupakan agenda nasional yang harus berjalan lancar dan sukses," ujar Iwan.
Iwan menyebutkan, di APBD murni 2015, DPRD telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp7 miliar dari total sebesar Rp11,5 miliar anggaran yang diajukan KPU.
"Kalau memang anggaran itu belum cukup, KPU silakan mengajukan penambahan, tetapi perhitungan dan nilai yang diajukan harus sesuai kebutuhan," katanya.
Iwan yang juga Ketua DPC Gerindra Sumbawa Barat ini mengakui saat ini kondisi keuangan daerah sedang sulit. Tetapi untuk program priotitas seperti pilkada, pemda dan DPRD berkomitmen untuk mendukung anggaran sesuai kebutuhan.
Syaratnya, KPU juga mesti melakukan analisa dan perhitungan yang realistis tentang anggaran yang dibutuhkan. Masalahnya pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk biaya pengamanan oleh kepolisian dan Satpol PP secara terpisah dari anggaran untuk KPU.
"Nanti usulan KPU tentu akan dibahas di tingkat komisi. Jika usulannya realistis sesuai kebutuhan, maka DPRD juga punya dasar yang kuat untuk menyetujui penambahan anggaran itu," ucap Iwan.(*)
KPU Sumbawa Barat Usulkan Tambahan Anggaran Pilkada
"Tetapi dalam perjalanannya jumlah kebutuhan anggaran yang diusulkan bertambah menjadi Rp13,9 miliar"
