Mataram, (Antara NTB)- Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan pengendalian pembangunan hotel di kota itu sebagai upaya menghindari persaingan yang tidak sehat antarpengusaha.
"Setiap pengajuan izin pembangunan hotel tentu tidak semua bisa kita akomodasi, karena harus dilakukan kajian terlebih dahulu," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Kamis (16/4).
Pernyataan itu dikemukakannya dalam temu pelaku usaha pariwisata se-Kota Mataram menuju pariwisata kota yang maju, religius dan berbudaya.
Kegiatan itu diikuti sekitar 100 peserta dari kalangan pengusaha hotel, restoran, salon, spa, hiburan umum dan EO (event organizer).
Wali kota mengatakan, dalam pengeluaran izin pembangunan hotel banyak hal yang harus dipertimbangkan, antara lain dukungan infrastruktur dan lingkungan di sekitar serta jumlah hotel yang ada, sehingga tidak terjadi persaingan tidak sehat.
"Kalau dinilai masih kurang tentu kita izinkan. Sebaliknya jika tidak memungkinkan tentu tidak diizinkan. Ini juga sebagai langkah perlindungan kepada investor yang sudah berinvestasi di kota," ujar wali kota.
Namun demikian, lanjutnya, dengan melihat perkembangan Kota Mataram yang semakin pesat dan pemerintah sudah mencanangkan Kota Mataram sebagai salah satu penyelenggara kegiatan nasional dan menjadi kawasan strategis, dinilai masih membutuhkan keberadan hotel berbintang.
"Tujuannya, agar ketika ada kegiatan berskala nasional maupun internasional tamu yang datang tetap menginap di Mataram," katanya.
Terkait dengan itu, wali kota mengapresiasi pertemuan pelaku usaha pariwisata ini sebagai salah satu wadah untuk menyinkronkan program dan aturan pemerintah dalam bidang pariwisata.
Pertemuan ini, katanya, penting dan strategis dalam membangun semangat kebersamaan untuk mewujudkan Kota Mataram yang lebih baik dan sejahtera khususnya di bidang pariwisata.
Menurut dia, forum ini dapat dimanfaatkan untuk berkoordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap aturan-aturan bidang kepariwisataan, serta bagaimana membangun pariwisata dengan semangat yang maju, religius dan berbudaya.
"Tentunya dengan tetap mengedepankan semangat kearifan lokal," ujarnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram H Abdul Latif Nadjib menambahkan, dalam kegiatan ini pihaknya mendatangkan narasumber dari berbagai unsur terkait yang memiliki kaitan erat dalam bidang kepariwisataan.
Unsur tersebut antara lain Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Satpol PP terkait dengan peraturan-peraturan daerah, Dinas Pendapatan terkait dengan pajak dan retribusi, aparat kepolisian, bahkan dari dewan kerajinan nasional Kota Mataram dan instansi lainnya.
"Narasumber yang paripurna ini diharapkan bisa memberikan pencerahan terhadap para pelaku usaha pariwisata," katanya. (*)
Pemkot Mataram Kendalikan Jumlah Hotel Hindari Persaingan
"Setiap pengajuan izin pembangunan hotel tentu tidak semua bisa kita akomodasi, karena harus dilakukan kajian terlebih dahulu"
