Wagub NTB Instruksikan Dikpora Bentuk Tim Investigasi UN

Mataram (Antara NTB)- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat HM Amin menginstruksikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat membentuk tim investigasi terkait dengan dugaan adanya kebocoran soal dan kunci jawaban ujian nasional tingkat SMA sederajat.

"Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), kita minta segera membentuk tim investigasi agar kita mengetahui kebenarannya dan motif dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut," katanya di Mataram, Jumat.

Amin yang ditemui usai membuka kegiatan dialog nasional Pekan Bumi Nasional 2015 di aula Kantor Wali Kota Mataram mengatakan, investigasi ini adalah bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk menciptakan ujian nasional (UN) yang jujur dan berkualitas.

Dia mengatakan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan sebab bisa menjadi pemicu penurunan kualitas pendidikan di daerah ini.

Menurut Amin, jika tim investigasi dapat membuktikan adanya kebocoran soal dan lembar jawaban, maka kemungkinan untuk ujian ulang tentu ada dan itu wajar dilakukan.

"Ujian ulang merupakan satu konsekwensi yang harus diambil sebagai sebuah sanksi dari pelanggaran aturan ada," katanya.

Dengan adanya kasus itu, wagub mengaku sangat prihatin dan kondisi ini patut disesalkan, karena akibat dari tidakan oknum yang tidak bertanggung jawab, program pemerintah untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi terkendala.

Padahal, pemerintah sudah memberikan kebijakan bahwa hasil UN tidak lagi menjadi dasar kelulusan. Kebijakan itu tentu diambil berdasarkan pertimbangan untuk mempermuda para peserta UN.

"Yang selama ini banyak peserta UN yang stres bahkan pingsan ketika menghadapi UN. Harusnya itu menjadi pertimbangan agar siswa tidak mempercayai adanya soal dan kunci jawaban palsu," ujarnya.

Sementara Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak ingin disalahkan terhadap adanya temuan kebocoran soal dan kunci jawaban dalam pelaksanaan UN tingkat SMA/MA/SMK yang telah berlangsung 13-15 April 2015.

"Kebocoran soal dan lembar jawaban ini merupakan tanggung jawab bersama, sebab Pemerintah Kota Mataram sudah bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan untuk menciptakan UN yang jujur dan berkualitas," katanya.

Ia mengatakan, selama tiga hari pelaksanaan UN, dia bersama jajaran Dikpora Kota Mataram terus melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah di wilayahnya.

"Selama kami memantau, UN berjalan lancar dan tidak ada informasi kebocoran soal dan lembar jawab, kalau itu ditemukan setelahnya tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan evaluasi," katanya.  (*)