Jakarta (Antara NTB) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta kepala daerah mengawal dan membantu pelaksanaan di lapangan, serta memastikan tidak ada pemotongan dana yang seharus diterima warga sasaran program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
"Kami minta agar para kepala daerah memastikan tidak ada pemotongan dana yang seharusnya diterima warga dan membantu pelaksanaan penyaluran PSKS di lapangan," Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Jakarta, Sabtu.
Ia juga meminta agar penyaluran program PSKS melalui kantor Pos Indonesia perlu dilakukan penataan untuk menghindari antrian dan berdesak-desakan saat penerima mencairkan dana.
Melalui SE tersebut, diharapkan sebagai antisipasi para penerima manfaat agar tidak berdesak-desakan di kantor pos. Padahal, sudah dapat dipastikan dana PSKS dijamin tidak akan hangus.
"Melalui SE tersebut, sebagai antisipasi agar tidak terjadi antrian dari para penerima manfaat di kantor pos, karena dana sudah dipastikan tidak akan hangus," ujarnya.
Khofifah mengatakan bagi para lanjut usia (lansia), agar tidak perlu datang ke kantor Pos untuk mengantri. Sebab, para petugas akan mengantarkan ke rumah masing-masing sesuai dengan alamat.
"Para lansia sama sekali tidak perlu datang dan mengantri, cukup di rumah saja karena nanti oleh petugas akan dikirim ke rumah masing-masing sesuai dengan alamat penerima," ucapnya. (*)
Mensos: Kepala Daerah Pastikan Tidak Ada Pemotongan Dana
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (1)
"Kami minta agar para kepala daerah memastikan tidak ada pemotongan dana
