Wagub NTB: dana pendidikan perlu dievaluasi

Mataram (Antara NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin, menilai pemanfaatan 20 persen dana pendidikan yang bersumber dari APBD perlu dievaluasi agar benar-benar diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah itu.

"Saya kira perlu dievaluasi," katanya usai membuka rapat pimpinan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Sabtu.

Ia mengakui dari 20 persen dana APBD yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, sebagian besar masih untuk gaji pegawai, sedangkan untuk peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pembinaan dan pelatihan belum ada.

"Makanya masukan dari organisasi profesi sperti PGRI penting. Nanti kami undang untuk pembahasan, bahkan bisa menawarkan diri. Nanti bersurat ke gubernur atau bupati/wali kota ingin memberikan masukan," ujarnya.

Pemprov NTB, kata Amin, tidak berdiam diri dan terus memperjuangkan nasib guru, bahkan guru yang masih berstatus honorer, namun tentunya harus disesuaikan dengan regulasi yang ada.

"Saya juga minta kepada PGRI untuk terus memperjuangkan nasib guru, terutama guru honorer. Perjuangan itu sah-sah saja," ujarnya.

Ketua PGRI NTB H Ali Rahim mengatakan belum ada satu pun pemerintah daerah di NTB, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang mengalokasikan dana APBD untuk peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan.

Selama ini, kata dia, pemerintah daerah hanya mengandalkan alokasi dana yang bersumber dari APBN, di mana pelatihan guru hanya dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, yang merupakan kepanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di daerah.

PGRI NTB juga menilai pemerintah daerah juga belum memberikan perhatian yang serius terhadap sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang ada di sekolah negeri yang ada di kabupaten/kota.

Apalagi sekolah swasta masih sangat jauh dari kata layak, terlebih sekolah yang ada di pinggiran atau pelosok daerah di NTB.

"Sebagian besar dari 20 persen dana APBD untuk sektor pendidikan masih terfokus untuk belanja pegawai atau gaji guru," ujarnya. (*)