Wagub: saya tidak peduli ranking ipm NTB

id Wagub NTB

Wagub: saya tidak peduli ranking ipm NTB

Wakil Gubernur NTB HM Amin. (AntaraNTB/Awaludin) (1)

"Tidak terlalu peduli, yang penting tetap ikhtiar, saya tidak terlalu memikirkan"
Mataram (Antara NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Amin mengatakan tidak terlalu peduli dengan ranking indeks pembangunan manusia atau IPM daerahnya yang berada pada posisi terendah kedua dari 34 provinsi di Indonesia.

"Tidak terlalu peduli, yang penting tetap ikhtiar, saya tidak terlalu memikirkan," katanya ketika memberikan pengarahan pada rapat pimpinan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan pihaknya ingin menyatukan data indikator pembentuk IPM untuk mempermudah penanggulangan.

"Selama ini data dari ahli ekonomi beda, dari lembaga swadaya masyarakat beda dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) beda. Dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat validasi data" ujarnya.

Amin menambahkan Pemerintah Provinsi NTB mendapat beberapa penghargaan dari pemerintah pusat, baik di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan, namun faktanya IPM NTB tidak mengalami peningkatan.

"Tapi kami akan tetap berjuang, masih rendahnya IPM tetap menjadi bahan evaluasi," katanya.

BPS NTB merilis IPM NTB pada 2013 sebesar 67,73, berada di bawah IPM nasional sebesar 73,81.

Penyebab masih rendahnya IPM NTB karena masih lemah di sektor kesehatan dan pendidikan masyarakat, sedangkan indikator ekonomi dinilai sudah relatif bagus.

Posisi IPM NTB saat ini berada di rangking 33 dari 34 provinsi di Indonesia, atau di atas Provinsi Papua yang berada di urutan paling rendah di Indonesia, namun NTB berada di bawah Provinsi Papua Barat.

NTB masih kalah dengan Papua Barat dari segi dimensi kesehatan. Sektor ini masih perlu mendapat perhatian karena masyarakat NTB masih ada yang buang air besar sembarangan.

Sementara dari sisi rumah sehat, NTB sudah hampir sama dengan Provinsi Papua Barat. NTB hanya unggul dari sisi pemanfaatan sarana kesehatan dan peran serta rumah tangga terhadap sanitasi lingkungan dibanding dengan Provinsi Papua Barat.

BPS NTB juga menyebut secara absolut, jumlah tenaga medis, perawat dan bidan di daerah ini relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, tetapi rasio tenaga kesehatan (per 100.000 jiwa) justru lebih rendah. Artinya NTB masih kekurangan tenaga kesehatan.

Sementara dari dimensi pendidikan, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum pernah sekolah relatif tinggi, sehingga menyumbang angka masyarakat buta huruf.

Demikian juga dengan angka "drop out" atau putus sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas masih relatif tinggi, terutama pada jenjang sekolah dasar. (*)