Komisi VIII DPR RI Kunker Ke Mataram

id kunker

"Posisi Mataram ini sangat penting dan strategis. Apalagi, anggota Komisi VIII cukup banyak yang berasal dari NTB"

Mataram, 21/5 (Antara)- Sebanyak 10 orang anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk reses masa persidangan IV tahun sidang 2014-2015.

Ketua rombongan Komisi VIII DPR RI H Rahmat Hidayat di Mataram, Kamis, mengatakan sangat tepat Komisi VIII melakukan kunjungan kerja ke Kota Mataram, mengingat Mataram adalah ibu kota Provinsi NTB.

"Posisi Mataram ini sangat penting dan strategis. Apalagi, anggota Komisi VIII cukup banyak yang berasal dari NTB," katanya saat menyampaikan sambutan di hadapan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh bersama pejabat lingkup pemerintah kota, serta sejumlah pimpinan perusahaan, BUMN dan BUMD.

Kunjungan kerja anggota komisi yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan ini dimaksudkan untuk menyerap aspiasi daerah guna persiapan pembahasan APBN 2016 yang akan dibahas setelah 14 Agustus 2015.

"Khusus untuk Kota Mataram masalah yang kita soroti adalah terkait dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang belum dikelola maksimal," kata kata politisi dari PDI Perjuangan itu.

Namun demikian, tambah anggota lainnya H Raden Muhammad Syafii, apapun yang menjadi kepentingan Pemerintah Kota Mataram yang berkaitan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dititipkan melalui rombongan Komisi VIII.

"Kami siap menerima titipan aspirasi terkait dengan upaya pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akan kami sampaikan ke komisi terkait," katanya.

Misalnya, masalah listrik, yang kabarnya listrik di daerah ini sering mengalami gangguan, dan sebagainya.

"Mungkin kami bisa memfasilitasi agar konstribusi PLN dapat diperbaiki," ujar politisi dari Parta Gerindra ini.

Ia berharap dalam kunjungan kerja Komisi VIII, pemerintah daerah dan masyarakat bisa memberikan masukan yang memiliki muatan untuk bahan menyusun program anggaran tahun 2016.

"Termasuk berbagai program dari badan penanggulangan bencana, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh menyebutkan, terkait penyaluran CSR dari BUMD dan BUMN yang ada di NTB dikoordinasikan oleh provinsi.

Sedangkan perusahaan yang ada di Mataram telah menyalurkan dana CSR terutama untuk pembinaan usaha mikro, penanganan masalah sosial dan bencana alam.

"CSR ini belum tertangani dengan baik. Ada perusahaan yang selalu berkoordinasi dengan Pemkot Mataram, tetapi ada pula yang jalan sendiri untuk menyalurkan CSR," kata wali kota.

Dalam hal ini, Komisi VIII diharapkan mampu membentuk sebuah regulasi yang dapat menjadi acuan setiap penyaluran program CSR. (*)