Survei menunjukkan, masyarakat ingin mafia bola dibongkar

Jakarta (ANTARA News) - Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) memperlihatkan masyarakat menuntut mafia sepak bola dibongkar sebelum membenahi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

 "Setelah PSSI dibekukan Menpora, dan Indonesia dihukum FIFA, masyarakat menginginkan supaya dugaan mafia sepakbola di Tanah Air segera dibongkar. Setelah itu, barulah kepengurusan federasi yang baru dibentuk," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam siaran persnya, Rabu.

Menurut lembaga survei ini, 377 suara (51,29 persen) dari total 735 responden menginginkan dugaan mafia sepakbola dapat segera dibongkar, sedangkan jajak pendapat yang diadakan periode 2-7 Juni 2015 lewat situs online tersebut juga mengungkapkan keinginan masyarakat agar PSSI diisi oleh orang-orang baru.

 "Suara terbanyak kedua, 246 suara (33,47 persen), adalah pengunjung situs yang menginginkan kepengurusan baru dibentuk dengan orang-orang baru di dalamnya," kata Hendri.

Sedangkan sisa suara lain 70 suara (10,34 persen), berharap urusan sepak bola dikembalikan kepada PSSI dengan pengurus lamanya. 36 suara (4,9 persen), memilih tidak memusingkan kepengurusan organisasi sepak bola asalkan timnas meraih prestasi.

Menurut Hendri saat ini publik menginginkan tindakan nyata dalam membongkar dugaan dugaan pengaturan skor dan suap. "Selama ini isu mafia sepak bola, match fixing, selalu disebut-sebut sebagai biang kehancuran sepak bola Indonesia, tapi siapa pelaku-pelakunya, siapa-siapa yang terlibat, belum pernah terungkap," kata Hendri.

Komunitas Suporter Antikorupsi (Korupssi) melaporkan PSSI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan melakukan korupsi dana Kementerian Pemuda dan Olahraga.

 "Kami dari komunitas suporter antikorupsi, maksud kedatangan kami ke KPK untuk mengadukan kasus korupsi dalam PSSI pada periode 2010-2013. Ada anggaran dari Menpora yang dikucurkan ke PSSI yang sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawabannya," kata Koordinator Korupssi Parto Pangaribuan di gedung KPK Jakarta, Senin (8/6).

Parto menaksir kerugian negara akibat korupsi itu mencapai Rp20 miliar.


Editor: Jafar M Sidik