Mataram (Antara NTB) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi menegaskan dalam rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2015, pemerintah provinsi tetap konsisten menganggarkan 20 persen untuk pendidikan dan 11 persen lebih anggaran untuk kesehatan.
"Dengan struktur seperti ini keberpihakan APBD kita dalam mewujudkan alokasi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama," kata Zainul Majdi saat menyampaikan nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2015 dalam rapat paripurna DPRD NTB di Mataram, Rabu.
Selain anggaran pendidikan dan kesehatan, dalam rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2015 ini, komposisi belanja aparatur masih ditekan pada posisi 20 persen. Sedangkan, belanja publik masih dipertahankan pada posisi 79,67 persen.
"Ini semata pemerintah daerah terus mementingkan kebutuhan masyarakat banyak dalam berbagai pelayanan publik diantara belanja anggaran untuk fungsi kesehatan dan pendudukan publik NTB," jelasnya.
Menurut gubernur, rancangan APBD Perubahan 2015 disusun dengan tujuan menguatkan kemampuan dan daya beli masyarakat, sehingga benar-benar APBD Perubahan berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Perbaikan kondisi NTB secara keseluruhan juga terlihat dari maraknya kegiatan nasional yang akan digelar pada tahun 2015 dan 2016, diantaranya pekan hortikultura nasional, perkemahan wirakarya nasional, muktamar keenam ikatan cendekiawan muslim se-indonesia, hari pers nasional, dan persiapan sebagai tuan rumah MTQ ke-26 tahun 2016," ujarnya.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB Yek Agil benharap pemerintah provinsi NTB tetap konsisten terhadap rencana pembelanjaan yang telah ditetapkan, melibatkan DPRD Provinsi NTB dalam program-program strategis pemerintah provinsi NTB, menjaga komitmen pembangunan, sungguh-sungguh mengakomodir program pembangunan dan lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
"Kita berharap eksekutif secara sungguh-sungguh memperhatikan dan mengevaluasi kinerja seluruh BUMD dan dana penyertaan modal serta mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan BUMD dan penyertaan modal, jika dipandang perlu agar meninjau kembali keberadaan BUMD yang memiliki kinerja rendah," kata dia. (*)
Gubernur : 20 persen APBD NTB diutamakan belanja pendidikan
"Dengan struktur seperti ini keberpihakan APBD kita dalam mewujudkan alokasi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,"
