ASITA nilai pengelolaan pariwisata NTB kurang terorganisasi

id ASITA NTB PARIWISATA

"Hakikat membangun pariwisata itu adalah kebersamaan. Dalam artian pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata harus bisa duduk bersama mengembangkan pariwisata, tidak seperti sekarang,"
Mataram (Antara NTB) - Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Barat menilai tata kelola pariwisata di provinsi itu masih belum terorganisasi secara baik dan rapi, tercermin dari kurangnya sistem manajemen pengelolaan pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah.

"Hakikat membangun pariwisata itu adalah kebersamaan. Dalam artian pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata harus bisa duduk bersama mengembangkan pariwisata, tidak seperti sekarang," kata Dewan Penasihat DPD Lalu Akram Wirahady di Mataram, Rabu.

Menurut dia, kendati NTB menjadi salah satu kawasan yang cukup ramai dikunjungi wisatawan, namun ternyata hal itu belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan dan kemajuan dunia pariwisata di provinsi itu.

"Komunikasi dan koordinasi yang dibangun pemerintah daerah dengan pelaku wisata dan masyarakat yang belum ada," ujarnya.

Dia mengatakan meski sistem pengelolaan pariwisata di NTB sudah mengalami perkembangan, di sisi lain dari pengelolaan pariwisata belum sepenuhnya dilakukan secara terorganisir.

"Padahal, hal itu semestinya sudah harus dilakukan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB," kata dia.

Dia menyebutkan, salah satu bukti belum terorganisasinya pengelolaan pariwisata di daerah itu tercermin dari kurangnya antusiasme wisatawan maupun pengunjung menyaksikan pelaksanaan Bulan Budaya Lombok - Sumbawa 2015.

"Mestinya, kalau ada acara seperti itu tamu hotel diajak, kalaupun ada undangan ternyata tidak terjadwal dengan baik," terangnya.

Lebih lanjut, Akram mengatakan meski ada kekurangan, pihaknya juga tidak memungkiri usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk membenahi dan menyosialisasikan pariwisata di provinsi itu sudah maksimal.

Tinggal saat ini bagaimana pelaku wisata, pemerintah, dan masyarakat peka terhadap persoalan tersebut.

"Rasa memiliki dan kepekaan itu sekarang harus tetap terjaga, jangan ditinggalkan," imbuhnya.

Dia juga mengkritisi Komisi II DPRD NTB yang membidangi perekonomian dan pariwisata yang dinilainya tidak elegan karena menilai pelaksanaan Bulan Budaya Lombok - Sumbawa 2015 hanya menghambur-hamburkan uang APBD. Padahal, anggaran pelaksanaan kegiatan itu disetujui oleh anggota DPRD sendiri.

"Mestinya mereka mengawal, memberikan suvervisi dan arahan dari kegiatan itu, bukan malah mengatakan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Bulan Budaya Lombok Sumbawa mubazir dan sia-sia," tandasnya. (*)