DPRD Sumbawa Barat Siapkan Pansus PT DMB

Parlementaria Kerja Sama DPRD Sumbawa Barat dan LKBN Antara NTB

Mataram,  (Antara NTB)- DPRD Sumbawa Barat sedang menyiapkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki persoalan belum terealisasinya pembayaran deviden kepemilikan saham di PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB).

Ketua DPRD Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat M Nasir yang dihubungi dari Mataram, Kamis, mengatakan dewan sudah menyepakati pembentukan Pansus untuk mencari informasi tentang keberadaan deviden yang menjadi hak daerah itu.

Sejak tahun 2011 sampai 2015, PT DMB yang merupakan perusahaan patungan pemda Sumbawa Barat, Pemprov NTB dan Pemda Sumbawa, tidak pernah merealisasikan pembayaran deviden kepada tiga daerah pemegang sahamnya.

"Secara kelembagaan DPRD sudah sepakat membentuk Pansus PTDMB untuk menyelidiki penyebab deviden tidak dibagikan kepada daerah sebagai pemegang saham," ujarnya.

DPRD Sumbawa Barat bersama eksekutif memang telah sepakat deviden PTDMB tidak dianggarkan lagi di Rencana APBD 2016 akibat nihil realisasi dalam beberapa tahun terakhir.

Namun Nasir menegaskan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tetap berkewajiban untuk memastikan hak-hak daerah (deviden) bisa didapatkan.

"Karena itu pemerintah daerah mendukung langkah DPRD membentuk Pansus sebagai bagian dari upaya kita mendapatkan hak sebagai pemegang saham," latanya.

Ia mengatakan rencananya pembentukan Pansus PT DMB itu akan ditetapkan pada 14 Desember 2015 bersamaan dengan Pansus optimalisasi penerimaan hibah daerah yang meliputi hibah hasil penjualab scrap (limbah padat) dan pajak air tanah PTNNT.

"Pansus itu ditetapkan bersamaan dengan penetapan APBD 2016 dan insyaAllah kedua Pansus itu akan efektif bekerja per 1 Januari 2016," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menurut Nasir penerimaan deviden PT DMB menjadi penyebab utama defisit yang dialami APBD Sumbawa Barat dalam tiga tahun terakhir.

Deviden yang bersumber dari kepemilikan saham PT DMB di PT Newmont Nusa Tenggara itu setiap tahun selalu masuk dalam pos pendapatan di APBD tetapi tidak pernah terealisasi.

DPRD, kata dia, setiap tahun tetap berupaya mengejar deviden itu, tapi tidak ada hasilnya.

"Melalui Pansus dengan kewenangan yang dikiliki, kita bisa menekan manajemen PT DMB agar segera menyerahkan hak kita tersebut," katanya.

PTDMB merupakan perusahaan konsorsium yang bermitra dengan PT Multi Capital (Bakrie Group) membentuk PT Multi Daerah Bersaing (PTMDB) yang telah berhasil mengakuisisi 24 persen saham PTNNT jatah divestasi tahun 2006 sampai 2010.

Jika mengacu pada Peraturan Daerah Pembentukan PT DMB, pemerintah tiga daerah selaku pemegang saham setiap tahunnya tetap mendapatkan deviden, sebab PT Multi Capital selaku mitra PT DMB bersedia memberikan advance deviden (deviden di muka) kepada ketiga daerah setiap tahunnya.

Namun kenyataannya, kata Nasir, dalam tiga tahun terakhir deviden tersebut tidak pernah direalisasikan oleh PT MDB dengan sejumlah alasan.

"Paling tidak kita dapat advance deviden setiap tahun, seperti yang dijanjikan PT Multi Capital. Ini yang akan ditelusuri Pansus," kata Nasir.(*)