Mataram (Antara NTB) - Politisi senior Partai Golkar yang juga merupakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin menilai secara yuridis hukum kepemimpinan H Suhaili FT yang terpilih sebagai ketua dalam musyawarah daerah Partai Golkar NTB belum memiliki legitimasi.
"Secara realitas politik, ya (Suhaili Ketua Golkar NTB, red). Tetapi secara undang-undang atau di mata hukum belum miliki legitimasi, karena dari tingkat atas sampai bawah kepengurusan Golkar tidak diakui pemerintah," kata Muhammad Amin di Mataram, Senin.
Menurut Amin, secara yuridis seharusnya kepengurusan Partai Golkar terdaftar di pemerintah. Namun kenyataannya, tidak ada. Bahkan, pemerintah sendiri melalui Kementerian Hukum dan HAM juga sudah mencabut kepengurusan hasil Munas Ancol yang diketuai Agung Laksono karena adanya dualisme kepengurusan.
"Inilah mengapa saya sempat mengimbau untuk ditunda dulu pelaksanaan Musda Golkar NTB, karena dari sisi hukum kita ini belum ada yang diakui pemerintah," ujarnya.
Kendati demikian, Amin mengakui secara pribadi dan sesama kader Partai Golkar dirinya menyambut baik terpilihnya H Suhaili FT sebagai Ketua DPD Golkar NTB pada pelaksanaan Musda Partai Golkar NTB, Minggu (17/1). Hanya ia mengkhawatirkan kepengurusan tersebut dianulir, karena secara hukum Partai Golkar tidak terdaftar di pemerintah.
"Kalau persoalan sesama pengurus dan pribadi saya dengan Suhaili FT tidak ada masalah. Bahkan pada saat pelaksanaan musda yang dihadiri Nurdin Khalid, saya dengan Suhaili FT sempat berbicara dan makan bersama. Jadi tidak ada masalah dan saya menyambut baik itu semua," jelasnya.
Lebih lanjut, orang nomor dua di NTB ini, menambahkan sebagai pendukung Munas Bali, dirinya berharap dualisme maupun konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut segera berakhir. Karena jika tidak, Partai Golkar akan mengalami kerugian, khususnya kader yang ada di daerah.
"Saya ini adalah kader sejati Partai Golkar dan pendukung Munas Bali hingga sekarang. Tetapi karena keduanya tidak diakui pemerintah, saya ingin konflik ini segera berakhir karena kami tidak ingin melihat partai ini bubar," ujarnya.
Seperti diketahui, HM Suhaili FT, SH secara aklamasi terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB periode 2016-2021.
Pemilihan ini dilakukan melalui Musyawarah Daerah (Musda) IX Partai Golkar NTB yang dilaksanakan di Praya Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (17/1). Dalam musda ini, Suhaili yang sebelumnya juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar NTB ditunjuk sebagai calon tunggal untuk menakhodai partai berlambang pohon beringin tersebut selama 5 tahun mendatang di NTB.
Seluruh peserta dari DPD kabupaten/kota se-NTB memberikan suaranya kepada HM Suhaili FT. Dengan begitu, panitia pemilihan langsung menyerahkan kepemimpinan DPD I Gokar NTB kepada ketua terpilih. (*)
Suhaili Belum Miliki Legitimasi Ketua Golkar NTB
"Secara realitas politik, ya (Suhaili Ketua Golkar NTB, red). Tetapi secara undang-undang atau di mata hukum belum miliki legitimasi, karena dari tingkat atas sampai bawah kepengurusan Golkar tidak diakui pemerintah,"
