11 pemda gunakan Simda-CMS Kasda Bank NTB

Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 10 kabupaten/kota telah menggunakan integrasi sistem informasi manajemen daerah - "cash management system" (Simda-CMS Kasda) Bank NTB untuk pengelolaan keuangan secara transparan dan tepat waktu.

Direktur Utama PT Bank NTB H Komari Subakir, di Mataram, Kamis, mengatakan enam pemerintah daerah (pemda) di NTB sudah melaksanakan integrasi Simda-CMS Kasda yang dimulai dari Kota Mataram pada 2013.

"Sekarang ini kami menandatangani lagi perjanjian kerja sama integrasi Simda-CMS Kasda dengan lima kabupaten/kota," katanya usai penandatanganan kerja sama integrasi Simda-CMS Kasda PT Bank NTB antara pemerintah kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Bima dan Kota Bima dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, dan PT Bank NTB.

Komari menjelaskan integrasi Simda merupakan suksesi dari pelaksanaan layanan CMS Kasda dengan tahap awal implementasi di Pemerintah Kota Mataram sejak Januari 2013.

Layanan CMS Kasda merupakan aplikasi atau perangkat lunak berbasis teknologi informasi yang dibangun oleh Bank NTB dan diintegrasikan dengan aplikasi Simda melalui konsep "interfacing" guna membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien serta tepat waktu.

Pengelolaan dan penatausahaan rekening kas daerah oleh pemerintah daerah, khususnya proses pencairan surat perintah pencairan dana (SP2D) dilakukan secara manual, sehingga dalam kondisi itu dibutuhkan penyempurnaan dengan memanfaatkan/mengoptimalisasi kemajuan teknologi yang ada.

Atas dasar itu, PT Bank NTB selaku perusahaan daerah mengembangkan aplikasi teknologi informasi pengelolaan rekening kas daerah, berupa layanan CMS Kasda yang diintegrasikan dengan aplikasi Simda milik pemerintah daerah.

"Sebagai bank milik pemerintah daerah dengan visinya menjadi bank terkemuka, amanah dan kebanggaan masyarakat, kami terus memberikan layanan terbaik kepada semua pihak," kata Komari.

Kepala Perwakilan BPKP NTB Bonardo Hutauruk menjelaskan tujuan pengembangan program aplikasi Simda adalah, menyediakan "data base" mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.

Selain itu, menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.

Tujuan lainnya adalah mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik dan memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Menurut dia, aplikasi Simda tersebut memotret anggaran yang ada di setiap pemerintah daerah, bagaimana realisasi dan saldonya. Langkah ini sebagai upaya menuju "e-budgeting", sehingga mudah dikontrol.

"Jadi melalui aplikasi Simda, bisa dilihat mana pos yang salah dan mana yang harus didalami. Tinggal bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan betul aplikasi yang kami kembangkan tersebut," katanya.

     Penandatanganan kerja sama integrasi Simda-CMS Kasda PT Bank NTB yang dihadiri Sekda NTB H Muhammad Nur dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Yusri, juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama layanan pembayaran bumi dan bangunan "online" antara PT Bank NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan Kota Bima.
     Selain itu, penandatanganan perjanjian kerja sama layanan kustodian antara Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Dompu, Bima dan Kota Bima, dengan PT Bank Mandiri.
(*)