HKTI NTB kawal Program Kartu Tani

Mataram (Antara NTB) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat berkomitmen mengawal program Kartu Tani untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

"Sebagai lembaga advokasi di bidang pertanian, kami akan mengawal program Kartu Tani sebaik-baiknya di daerah, sehingga sekecil mungkin terjadi penyimpangan," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) H Willgo Zainar, di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, pihaknya bersama kelompok tani, pemerintah dan komponen masyarakat desa bekerja untuk bisa meningkatkan hasil produksi pertanian.

Selain itu, bersama-sama menaikkan nilai tukar hasil produksi pertanian untuk kesejahteraan petani dan terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

Menurut Willgo, petani pemilik lahan atau penggarap lahan idealnya dapat bergabung dengan kelompok petani di wilayahnya masing-masing.

Dengan begitu bisa mendapatkan mendapatkan informasi yang memadai, baik dari penyuluh atau sesama petani terkait beberapa program yang akan didapatkan oleh kelompok tani berdasarkan program pemerintah, salah satunya program Kartu Tani yang berfungsi memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi.

"Petani yang berkelompok dan sudah memiliki badan hukum akan lebih mudah memperoleh bantuan pemerintah, terutama untuk sarana produksi, seperti pupuk, benih, obat-obatan, penanggulangan hama, hingga fasilitasi harga hasil produksi pascapanen," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra NTB ini, juga berharap peran penyuluh pertanian lapangan untuk menyebarluaskan program Kartu Tani tersebut.

Penyuluh pertanian juga sebisa mungkin menghimpun data tentang jumlah petani pemilik dan penggarap yang ada, masalah-masalah yang dihadapi petani dan luas lahan produktif.

Dengan memiliki `data base` dengan satu jenis kartu tani tersebut, maka informasi yang akurat sebagai dasar kebijakan umum pemerintah di sektor pertanian akan lebih baik lagi, sehingga program pemerintah di bidang pertanian bisa tepat sasaran, termasuk penyaluran kartu tani.

"Saya kira peran penyuluh harus ditingkatkan lagi. Interaksi dengan petani harus lebih intensif lagi, agar setiap permasalahan petani dapat segera teratasi. Penyuluh harus bisa menjadi penyambung lidah petani dan pemerintah," ucap Willgo yang juga duduk di Komisi XI DPR RI ini. (*)