DPRD NTB : Program 100 Ribu Wirausaha Berat Dilanjutkan

Mataram (Antara NTB) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Mori Hanafi menyatakan program unggulan pemerintah provinsi penciptaan 100 ribu wirausaha baru terlalu berat untuk terus dilanjutkan.

"Kalau boleh saya katakan ini cukup berat untuk diteruskan. Karena, jika program itu dibiayai seluruhnya melalui dana APBD NTB, maka akan sulit mengcover seluruh masyarakat yang berminat menjadi calon wirausaha baru di 10 kabupaten/kota di NTB," kata Mori Hanafi saat menjadi pembicara dalam diskusi Penguatan Ekonomi Mikro di Sektor Pariwisata NTB di Mataram, Kamis.

Ia menjelaskan, dari evaluasi pelaksanaan periode pertama program itu di jalankan, umumnya aplikasi dari program tersebut dirasa belum mampu memberikan kontribusi riil bagi kesejahteraan rakyat di NTB. Sehingga, hasilnya kurang sukses untuk saat ini.

Seharusnya, kata dia, jika ingin program itu sukses dan berkesinambungan, maka perlu pelibatan dan dukungan oleh pemerintah kabupaten/kota di NTB. Selain itu, berbagai macam program pelatihan yang telah dilakukan SKPD harus ada tindak lanjutnya terkait eksekusi pelaksanaanya di tingkat paling bawah.

"Sudah ada pelatihan diberikan, tetapi tindak lanjutnya justru tidak ada sama sekali. Sehingga, tidak nyambung dan selaras dari hasil yang diharapkan," jelasnya.

Menurut Mori, peran UMKM dan IKM di NTB sebenarnya sangat vital dalam mendongkrak perekonomian di daerah selama ini. Namun sayangnya, program yang digulirkan oleh pemerintah provinsi dengan penciptaan 100 ribu wirausaha baru, tidak selaras dengan apa yang dicita-citakan dan ditargetkan.

Bahkan, lanjutnya, akses permodalan yang diharapkan untuk menggeliatkan tumbuh kembangnya IKM dan UMKM tersebut malah tidak terlayani oleh bank pembangunan daerah (BPD) NTB.

"Bank daerah kita PT Bank NTB malah memfokuskan usaha mereka tidak ke sektor riil, tapi lebih berpihak pada penyaluran kredit konsumtif berupa PNS, pegawai honorer hingga kalangan DPRD," ucapnya.

Menurut dia, selama ini, kebijakan management PT Bank NTB memilih kalangan PNS memang merupakan program yang aman tanpa resiko. Namun hal itu tidak bisa menggerakkan sektor riil di NTB yakni, UMKM, IKM hingga koperasi tersebut.

"Bagaimana kita bisa menciptakan 100 ribu wirausaha baru jika bank NTB takut ada perubahan nilai NPL mereka. Kami curiga ada ketakutan tidak menyasar ke sektor riil nanti, bisa tidak dapat penghargaan lagi ke depannya," katanya.

Untuk itu, ia berharap, Pemprov NTB dan para pemegang saham di PT Bank NTB perlu berupaya memikirkan keberlangsungan usaha warganya. Mengingat, sektor pariwisata di NTB kini tengah mulai semarak atas banyaknya kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik.

"Perlu diketahui, potensi pariwisata kita harus pula ditopang oleh pertumbuhan industri kecil untuk mendukung kemajuannya. Di sinilah multiplayer efect itu berjalan beriringan. Sehingga, peran bank daerah harus bisa didorong masuk mengakses para pelaku usaha kecil baik UMKM hingga IKM," ujarnya. (*)