Pemegang saham sepakat perkuat modal Bank NTB

Mataram (Antara NTB) - Para pemegang saham PT Bank NTB sepakat untuk memperkuat modal inti badan usaha milik daerah tersebut minimal Rp1 triliun agar kokoh menjadi kelompok bank umum kegiatan usaha (buku) dua.

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi, selaku pemegang saham pengendali, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank NTB, Kamis, mengatakan seluruh pemegang saham berkomitmen untuk memperbesar dukungan kepada Bank NTB dengan tidak mengambil dividen.

"Dividen itu pasti masuk APBD dulu, tapi nanti kembali lagi ke Bank NTB," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank NTB Komari Subakir menyebutkan perolehan laba setelah pajak periode Januari-Desember 2015, meningkat 15,05 persen menjadi Rp225,11 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp195,67 miliar.

Dari total laba tersebut, 60 persen untuk dividen bagi 11 pemegang saham PT Bank NTB.

Para pemegang saham tersebut adalah Pemerintah Provinsi NTB selaku pemegang saham pengendali.

Selain itu, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.

"Semua pemegang saham sepakat dividen tahun buku 2015 untuk memperkuat modal inti, ada juga dividen tahun buku 2014 sebesar 60 persen, itu hanya 30 persen dibagi ke pemegang saham," katanya.

Komari menyebutkan, target pemenuhan modal inti sesuai rencana aksi pada 2015 adalah sebesar Rp966,96 miliar, sedangkan modal inti bank yang tercatat sampai Desember 2015 sebesar 974,60 miliar. Dengan demikian, maka target pemenuhan modal inti pada 2015 telah tercapai.

Untuk tahun buku 2016, target pemenuhan modal inti sesuai rencana aksi pada 2015 adalah sebesar Rp1,15 triliun, sedangkan modal inti bank yang tercatat sampai April 2016 sebesar Rp1,07 triliun. Dengan demikian, maka target pemenuhan modal inti pada 2016 masih terdapat kekurangan Rp75,6 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata Komari, melalui surat No. S-09/D.01/2015, meminta kepada pemegang saham pengendali untuk dapat terus memberikan dukungan penguatan modal, salah satunya dengan membatasi besaran dividen maksimum 30 persen sebagaimana kebijakan pemerintah yang telah diterapkan pada bank-bank BUMN.

"Jadi kami tidak khawatir modal inti yang sudah melebihi Rp1 triliun akan berkurang, justru akan semakin bertambah karena semua pemegang saham sudah berkomitmen," katanya. (*)