Gubernur NTB: bangun peradaban dengan pemanfaatan uang

id Gubernur NTB

Gubernur NTB: bangun peradaban dengan pemanfaatan uang

Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi, memberikan sambutan pada acara pengukuhan TPAKD dan pelantikan Tim Satuan Tugas Waspada Investasi NTB, di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, Senin (25/7). (Ist) (1)

"Peradaban yang baik akan terbangun apabila uang dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya dan sebaik mungkin oleh masyarakat yang ada dalam suatu negara"
Lombok Barat (Antara NTB) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi mengatakan untuk membangun suatu peradaban diperlukan pendidikan dan pemanfaatan uang secara baik.

"Peradaban yang baik akan terbentuk atau terbangun apabila uang dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya dan sebaik mungkin oleh masyarakat yang ada dalam suatu negara," katanya di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Senin.

Hal itu dikatakan Gubernur NTB pada saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) NTB dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah dan penetapan Tim Kerja Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi di NTB, atau disebut dengan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi NTB.

Kegiatan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.

Gubernur yang biasa disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini, mengatakan dalam pendekataan Al Quran, ada dua prespektif, yakni "tarjib", yaitu menyebutkan hal-hal baik untuk kemudian sama-sama berikhtiar secara kolektif untuk mewujudkan hal baik itu.

Prespektif yang kedua adalah "tarhib", yaitu menyebutkan ha-hal yang tidak baik dan harus diwaspadai serta bekerja sama supaya itu tidak terjadi.

Menurut TGB, peradaban masyarakat akan hancur apabila beberapa sekelompok masyarakat yang memiliki strata sosial tinggi atau memiliki akses keuangan di masyarakat menguasai atau memonopoli akses keuangan tersebut.

"Semua sumber daya ada pada mereka, kemudian sebagian besar dari masyarakat itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka mulailah proses destruksi itu," ucapnya.

Alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ini, menambahkan kalau ingin kesejahteraan di masyarakat itu berlanjut menjadi terus menerus semakin baik, maka yang harus dilakukan adalah dengan sengaja merancang hal-hal untuk memastikan bahwa sumber daya itu dapat diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat.

"Ketika kami melakukan evaluasi tahunan terhadap faktor-faktor utama terjadinya konflik di daerah, maka selalu setiap tahun, yang menjadi faktor utama adalah perebutan terhadap akses sumber daya," kata pria kelahiran Pancor, Lombok Timur ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, mengatakan kebedaraan TPAKD diharapkan akan mampu mempercepat akses dan aliran keuangan daerah ke masyarakat, sebagai salah satu langkah mempercepat kesejahteraan masyarakat.

"Kehadiran TPAKD, di berbagai negara dijadikan salah satu alat untuk pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan selalu diasosiasikan dengan sulitnya mendapat akses keuangan," katanya.

Selain masalah kemiskinan, kata dia, kehadiran tim tersebut akan memberikan dampak pada tumbuhnya perekonomian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di NTB.

"Boleh dikatakan, pertumbuhan ekonomi di daerah akan jauh lebih berkualitas, akan jauh lebih partisipatif kalau kemudian kita mampu memperbaiki akses layanan keuangan kepada masyarakat," ujarnya. (*)