Willgo Zainar Pastikan Dana KEK Mandalika Masuk RAPBN

id KEK Mandalika

Willgo Zainar Pastikan Dana KEK Mandalika Masuk RAPBN

Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Partai Gerindra H Willgo Zainar. (www.dpr.go.id) (1)

Saya akan cek apakah dalam postur belanja yang diajukan pemerintah ada penyertaan modal negara untuk KEK Mandalika Resort, apa tidak"
Mataram (Antara NTB) - Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Gerindra daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) Willgo Zainar memastikan dana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort masuk dalam RAPBN 2017.

"RAPBN 2017 segera akan masuk pembahasan dalam masa persidangan ini. Saya akan cek apakah dalam postur belanja yang diajukan pemerintah ada penyertaan modal negara untuk KEK Mandalika Resort, apa tidak," kata Willgo Zainar, di Mataram, Senin.

Presiden Joko Widodo pernah menjajikan anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk mendanai pembangunan KEK Mandalika Resort pada saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional di KEK Mandalika Resort, Kabupaten Lombok Tengah, pada April tahun 2015.

Namun, kata Willgo, dana penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) selaku badan usaha milik negara (BUMN) pengelola KEK Mandalika Resort, tidak dialokasikan dalam APBN 2016.

"Bahkan, dalam APBN Perubahan 2016, tidak ada alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun yang dijanjikan Presiden pada postur belanja pemerintah," ujar anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Ia juga berharap kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, "menagih janji" Presiden Joko Widodo, agar bisa didorong masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2017.

"Dan saya tentunya dengan anggota DPR RI daerah pemilihan NTB harus juga bersama-sama mendorong ini di parlemen, agar pemerintah bisa merealisasikan janji Presiden senilai Rp1,8 triliun untuk PMN ITDC," ucapnya.

Jika ternyata dana untuk KEK Mandalika Resort tidak ada dalam RAPBN 2017, Willgo menegaskan akan menggunakan hak konstitusi sebagai wakil rakyat NTB di DPR RI.

"Saya akan bicara di Badan Anggaran untuk menyampaikan janji presiden tersebut pada pembahasan RUU APBN 2017," kata Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini. (*)