NTB Tuan Rumah Pertemuan Kemenlu RI-Kuwait

Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara Sidang Komisi Bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia dan Kuwait.

"Kemenlu telah menetapkan pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Kuwait akan dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di kawasan wisata Senggigi," kata Asisten II Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Gita Aryadi, melalui keterangan tertulis yang diterima Antara, di Mataram, Senin.

Kegiatan pertemuan berskala internasional tersebut akan digelar pada 1-3 November 2016.

Di dalam rapat dengan jajaran Kemenlu di Jakarta, Lalu Gita menyampaikan kesiapan venue dan protokoler kedatangan para delegasi dari kedua negara.

Ia berharap "event" tersebut dapat ditindaklanjuti dengan rencana-rencana investasi yang konkret oleh investor Kuwait di NTB.

Berbagai proyek strategis akan ditawarkan, seperti potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Kabupaten Lombok Tengah, Global Hub di Kabupaten Lombok Utara, dan potensi agribisnis di kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), di Pulau Sumbawa.

Selain itu, potensi pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bandara dan dermaga.

"Kami juga akan menawarkan bagaimana menjalin hubungan `business to business` maupun `people to people` untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujar Lalu Gita yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Setda NTB.

Sementara itu, Direktur Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Desra Percaya memaparkan kegiatan yang akan berlangsung pada hari pertama adalah forum bisnis.

Setelah itu dilanjutkan dengan kunjungan wisata ke KEK Mandalika, di Kabupaten Lombok Tengah.

Pada hari kedua, akan diadakan pertemuan pejabat senior dari kedua negara yang dilanjutkan dengan jamuan makan malam dengan Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi, di pendopo gubernur.

Menlu RI Retno LP Marsudi juga dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri atau Menlu Kuwait, pada hari ketiga.

Pemerintah Indonesia dan Kuwait akan memanfaatkan kesempatan pertemuan tersebut untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang persetujuan bebas visa untuk diplomatik dan dinas, peningkatan kompetensi diplomat, kerja sama di sektor minyak dan gas, kerja sama bidang seni dan budaya, serta penanganan masalah perdagangan manusia.

"Sampai dengan rapat persiapan ini, dari 12 usulan MoU yang sudah siap ditandatangani dalam pertemuan kerja sama komisi tersebut ada empat MoU," kata Desra.

Sekretaris I Kedutaan Besar Kuwait di Indonesia, Abdullah al Fadly, menyampaikan tidak kurang dari 50 orang delegasi pemerintah dan investor dari negaranya akan datang ke Lombok. (*)