Mataram (Antara NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammad Amin mengatakan wacana Menteri Pendidikan tentang moratorium ujian nasional(UN) perlu dikaji secara komprehensif.
"Harus ada kajian mendalam dulu. Kalau sudah ada kajian baru putuskan. Jangan tiba-tiba," kata Muhammad Amin di Mataram.
Ia mengatakan daerah dibuat kebingungan dengan kebijakan yang berubah-ubah.
Walaupun begitu, ia mendukung jika pada akhirnya pemerintah memutuskan moratorium ujian nasional jika memang bisa membuat dunia pendidikan Indonesia maupun di NTB semakin lebih baik dan bertambah maju.
"Itu harapan kami dengan moratorium UN, pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia bisa lebih baik," ucapnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN) pada 2017.
Menurut Mendikbud, kajian terkait moratorium itu sudah tuntas dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.
Dia mengatakan alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik.
Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif, sedangkan negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah.
Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah. (*)
Wagub NTB: Wacana Moratorium UN Perlu Dikaji
Harus ada kajian mendalam dulu. Kalau sudah ada kajian baru putuskan. Jangan tiba-tiba
