Penataan PKL Cilinaya Mataram Butuh Rp5 Miliar

Mataram (Antara NTB)- Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan, untuk melakukan penataan puluhan pedagang kaki lima di kawasan Cilinaya membutuhkan dana sekitar Rp5 milar, sehingga tidak lagi melanggar aturan karena berada di atas saluran.

"Satu-satunya solusi menata pedagang kaki lima (PKL) di Cilinaya ini adalah dengan menggeser atau mengalihkan arus saluran ke bagian depan, sehingga PKL tidak lagi berada di atas saluran," katanya kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Penataan PKL Cilinaya ini dinilai mendesak pascapemasangan papan pelangaran tata ruang daerah langsung dari Kementerian Agraria Tata Ruang sebagai sanksi administrasi bagi pemerintah setempat yang harus ditindaklanjuti.

Wakil wali kota menilai, pemindahan arus saluran itu menjadi solusi terbaik saat ini, karena pemerintah kota sampai sekarang belum mendapat lokasi yang pas untuk merelokasi PKL.

Termasuk kepastian terhadap penggunaaan lahan Pura Dalem yang persis berada di belakang PKL dan dinilai pas untuk relokasi PKL Cilinaya.

"Pihak Pura Dalem belum memberikan kepastian, sementara relokasi sudah mendesak, dan kita harus segera mengambil keputusan," katanya.

Meskipun diketahui, untuk proses pengalihan arus saluran ini membutuhkan anggaran yang cukup besar yakni sekitar Rp5 miliar termasuk untuk pembangunan lapak baru.

"Kita akan usahakan anggaran itu bisa terealisasi tahun ini, karenanya kami akan berkoordinasi baik dengan balai wilayah sungai maupun ke pemerintah pusat agar bisa memberikan dukungan anggaran," katanya.

Selain akan melakukan proses pengalihan saluran, pemerintah kota juga akan membangunkan lapak baru bagi 33 PKL yang ada di kawasan Cilinaya atau tepatnya di samping barat Mataram Mall.

Lapak yang akan dibangun untuk PKL Cilinaya akan diseragamkan, baik dari desain maupun ukurannya sehingga semua PKL mendapatkan lapak yang sama besar dan sama bentuknya.

"Lapak PKL akan kita sewakan ke PKL sehingga menjadi potensi pendapatan daerah baru, dengan asumsi satu tahun pemerintah kota bisa mendapat Rp900 juta dari lapak-lapak tersebut," kata wakil wali kota. (*)