Ombudsman NTB Pertanyakan Kesiapan Daerah Salurkan Rastra

id OMBUDSMAN NTB

Ombudsman NTB Pertanyakan Kesiapan Daerah Salurkan Rastra

Pekerja di Gudang Bulog mengemas beras untuk warga sejahtera (rastra). (ANTARANews)

"Bulog Divre NTB juga sampai saat ini belum menerima pagu kebutuhan rastra untuk Provinsi NTB"
Mataram (Antara NTB) - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat Adhar Hakim mempertanyakan kesiapan daerah menyalurkan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) yang belum disalurkan sejak Januari hingga Februari 2017.

"Sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik, saat ini kami sedang memperhatikan keseriusan pemerintah kota/kabupaten dan Pemrov NTB dalam menyalurkan rastra jatah tahun 2017," kata Adhar Hakim, di Mataram, Selasa.

Menurut dia, berbeda dengan tahun 2016, pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB sudah menyalurkan pada akhir Januari.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, kata Adhar, sampai saat ini stok beras sebanyak 36 ribu ton yang di dalamnya termasuk stok rastra masih tersimpan di gudang Bulog Divre NTB, di Dasan Cermen, Kota Mataram.

"Stok tersebut diprediksi untuk mengamankan kebutuhan beras termasuk rastra hingga enam bulan ke depan," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB, pihak Bulog Divre NTB, belum dapat menyalurkan stok rastra kepada masyarakat penerima disebabkan 10 pemerintah kabupaten/kota sampai saat ini belum mengajukan Surat Perintah Alokasi (SPA).

Berdasarkan SPA itu, kata Adhar, sebenarnya rastra disebarkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Bulog Divre NTB juga sampai saat ini belum menerima pagu kebutuhan rastra untuk Provinsi NTB," ucapnya pula.

Pria yang pernah berkecimpung di dunia jurnalis ini meminta Pemprov NTB segera menetapkan pagu kebutuhan rastra di daerahnya mengingat saat ini telah memasuki akhir Februari 2017.

Ombudsman RI Perwakilan NTB juga berharap tidak ada persoalan terkait penetapan pagu kebutuhan raskin NTB sehingga SPA dapat segera dikirimkan ke Bulog Divre NTB sebagai dasar penyaluran rastra.

Hal ini mengingat kondisi musim hujan yang cukup mengganggu hasil panen dan sejumlah bencana banjir yang diperkirakan mempengaruhi kebutuhan rastra di tengah masyarakat.

"Hingga saat ini, Bulog Divre NTB sama sekali belum menerima pengajuan SPA dari seluruh kabupaten/kota. Kami berharap Pemprov NTB segera menyelesaikan persoalan ini," kata Adhar (*)