Mataram (Antara NTB) - Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yusron Hadi mengakui pemerintah pusat meminta rencana pembangunan jalan yang menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat dan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur sepanjang 103,5 km dikaji ulang.
"Dikaji ulang secara mendalam, karena terkait dengan kebutuhan dan kemungkinan soal kesiapan lahan," kata Yusron Hadi di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, permintaan kajian ulang tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas bersama Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dan sejumlah menteri di Istana Negara.
Kajian ulang itu bukan hanya kepada permasalahan lahan, tetapi juga berkaitan dengan proses pembiayaan yang nilainya tidak sedikit mencapai Rp4,75 triliun.
"Itukan jalan layang. Bagaimana pembiayaannya memungkinkan tidak jika itu dikerjakan. Terus tingkat kelayakannya seperti apa juga menjadi pertanyaan pemerintah pusat," ujarnya.
Menurut Yusron, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berharap pembangunan jalan "port to port" Lembar-Kayangan tersebut bisa dilakukan di tahun 2019. Hanya saja, untuk membangun jalan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tidak bisa sendirian, dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
"Kita mengusulkan pada 2018 jalan port to port Lembar Kayangan masuk dalam program strategis nasional di 2018," jelasnya.
Ia menambahkan, jika pembangunan jalan tersebut bisa terlaksana, maka dapat mendorong pembangunan di Pulau Lombok, khususnya wilayah selatan, utara dan tengah. Karena selama ini, pembangunan masih tersentral di wilayah tengah.
"Kalau utara, selatan dan tengah ini bisa saling terkoneksi dengan baik, maka perkembangan bisa didorong lebih seimbang, pusat pertumbuhan bisa dimanfaatkan maksimal, nantinya dengan konsep seperti ini," katanya. (*)
Pembangunan Jalan Lembar-Kayangan Diminta Dikaji Ulang
Kita mengusulkan pada 2018 jalan port to port Lembar Kayangan masuk dalam program strategis nasional di 2018
