Lombok Barat (Antara NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin meminta para bupati dan wali kota segera membahas berbagai hambatan dalam mewujudkan program kelistrikan 35.000 megawatt yang diharapkan rampung pada 2019.
"Saya sudah minta dengan PLN dijadwalkan untuk rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota," kata Muhammad Amin di sela acara "video conference" peresmian pembangkit listrik Mobile Power Plant Jeranjang dengan Presiden Joko Widodo di Desa Taman Ayu, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu.
Ia mengatakan koordinasi antara PLN, Pemerintah Provinsi NTB, dan pemerintah kabupaten/kota perlu dilakukan untuk mencari solusi atas berbagai hambatan terutama dari sisi perizinan dan pembebasan lahan.
Hal itu perlu dilakukan karena Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan instruksi untuk percepatan program 35.000 MW sehingga bisa meretas berbagai kendala dengan cepat.
"Saya sudah minta bupati dan wali kota untuk dikomunikasikan di tingkat daerah. Jangan terlalu lama, seperti di Kota Mataram, yang terkait dengan masalah Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ujarnya.
Khusus untuk NTB, kata dia, pemerintah pusat membangun pembangkit listrik berkapasitas 500 MW sebagai bagian dari program 35.000 MW. Dari target tersebut, sebesar 250 MW sudah terealisasi hingga Desember 2016 termasuk MPP Jeranjang 2 x 25 MW yang diresmikan bersamaan dengan tujuh MPP lainnya.
Menurut Amin, jika kendala yang dihadapi belum diselesaikan dengan cepat, program 500 MW di NTB akan sulit tercapai walaupun NTB sudah kelebihan daya pasok energi listrik sebesar 61 MW.
"Penting bagi pemerintah daerah terutama kabupaten/kota bagaimana mengakselerasi pembangunan infrastruktur listrik tersebut karena kebutuhan yang terus meningkat tidak akan pernah bisa mengikuti pembangunan pembangkit atau jaringan," ujarnya.
Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara Machnizon Masri, mengatakan pertumbuhan permintaan listrik di NTB pada 2016, mencapai 14 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun. Untuk itu, pihaknya berharap program pembangunan pembangkit berkapasitas 500 MW yang tersebar di Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa, bisa diwujudkan hingga akhir 2019.
"Perizinan dan pembebasan lahan masih menjadi kendala kami. Kalau semuanya lancar, pembangunan bisa rampung pada 2019," katanya. (*)
Wagub NTB Minta Hambatan Program 35.000 MW Segera Dibahas
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin (Foto ANTARA NTB/Awaludin)
"Penting bagi pemerintah daerah terutama kabupaten/kota bagaimana mengakselerasi pembangunan infrastruktur listrik tersebut"
