BI NTB Sosialisasikan Rupiah di Pulau Wisata

Lombok Utara (Antara NTB) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat menyosialisasikan ciri-ciri keaslian uang rupiah tahun emisi 2016 di Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno, yang merupakan tiga pulau wisata di Kabupaten Lombok Utara.

"Target sosialisasi mengarah pada pelaku jasa wisata, yang terdiri dari manajemen hotel dan restoran, tokoh masyarakat dan manajemen koperasi," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Wahyu Yuwana Hidayat, Sabtu.

Menurut dia, pemahaman pelaku jasa wisata terkait rupiah tahun emisi 2016 menjadi sangat penting karena interaksi pelaku jasa wisata cukup tinggi dengan wisatawan, sehingga tindak pidana pemalsuan uang dapat diminimalisir.

Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, merupakan kawasan destinasi wisata dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi.

"Tingkat kunjungan wisatawan yang relatif tinggi berdampak pada perputaran uang yang tinggi pula sehingga masyarakat, terutama pelaku usaha perlu diedukasi terkait ciri keaslian rupiah," ujarnya.

Wahyu menyebutkan, jumlah uang Rupiah palsu yang dilaporkan di NTB, pada tahun 2016 mencapai 5.291 lembar. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1.804 lembar.

Sementara pada tahun 2017, jumlah uang rupiah palsu yang dilaporkan hingga Februari mencapai 878 lembar.

"Kami berharap dengan intensitas sosialisasi rupiah yang semakin meningkat, berdampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah," ucapnya.

Selain menyosialisasikan ciri-ciri keaslian rupiah, Kantor Perwakilan BI NTB juga menyediakan layanan penukaran uang rupiah tahun emisi 2016 di tiga pulau wisata itu.

Total transaksi penukaran uang di tiga gili tersebut mencapai Rp580 juta dan semuanya ditukarkan dengan uang rupiah tahun emisi 2016.

Wahyu mengatakan, Bank Indonesia sangat memperhatikan ketersediaan uang layak edar, khususnya uang rupiah tahun emisi 2016 di daerah-daerah pariwisata.

"Hal itu terkait dengan upaya mendukung kewajiban transaksi rupiah di dalam negeri, agar mata uang asing tidak digunakan dalam transaksi-transaksi di kawasan wisata," katanya. (*)