Pemda Diminta Terapkan "e-planning"

id KPK E-PLANING

Jangan sekali-kali punya pemikiran bahwa kita ini malah menjadi raja yang minta dilayani masyarakat
Mataram (Antara NTB) - Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diminta untuk menerapkan sistem "e-planning" untuk mempermudah pengawasan oleh pihak-pihak terkait.
"Penggunaan program e-planning ini sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi, nantinya setiap program atau proyek yang dijalankan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan akan ada sistem pengawasan," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan saat Rapat Koordinasi Dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Graha Bhakti Paraja, Kantor Gubernur NTB di Mataram, Selasa.
Di hadapan para bupati/wali kota se-NTB dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov NTB tersebut, Basaria Panjaitan menjelaskan dengan sistem e-planing yang diintegrasikan dengan e-budgeting, maka seluruh rencana dan anggaran dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat umum. Sehingga, akan memperkecil terjadinya kecurangan dan penyimpangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Di NTB terdapat lima kabupaten/kota yang sudah menerapkan e-planning, yakni Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Sementara yang belum, Basaria meminta untuk mempercepat penerapan sistem e-planning dan e-budgeting agar seluruh perencanaan dapat diawasi dengan mudah.
"Di tangan kita semua sudah ada handphone android. Nanti bapak/ibu bupati/wali kota dapat membuka program aplikasi yang dipakai sekarang sehingga mempermudah pengawasan terhadap semua pelaksanaan yang ada di kabupaten dan kota," jelasnya.
Selain itu, Basaria juga meminta bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena menurutnya, bupati/wali kota telah digaji oleh negara dalam rangka melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa meminta masyarakat menyiapkan segala kebutuhan yang diinginkan pejabat.
"Jangan sekali-kali punya pemikiran bahwa kita ini malah menjadi raja yang minta dilayani masyarakat," tegasnya.
Justru yang dilakukan para bupati/wali kota menurutnya adalah menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, sesuai dengan janji yang dilakukannya saat kampanye. (*)