NTB Minta KKP Bangun Gudang Pembekuan Ikan dan Pabrik Es

id Ikan NTB

NTB Minta KKP Bangun Gudang Pembekuan Ikan dan Pabrik Es

ilustrasi - Seorang nelayan di Pulau Sumbawa, menunjukkan ikan hasil tangkapannya di laut. (Foto ANTARA)

"Dengan adanya logistik perikanan di dua kabupaten sentra pendaratan ikan laut, diharapkan ketersediaan ikan laut terjamin dan harga relatif stabil"
Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan permohonan pembangunan "cold storage" atau gudang pembekuan ikan laut dan pabrik es balok untuk menunjang aktivitas pengolahan hasil perikanan tangkap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kami minta KKP membangun dua `cold storage` dan dua pabrik es balok di Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur dan sekitar Teluk Santong, Kabupaten Sumbawa," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB H Lalu Hamdi, di Mataram, Minggu.

Tanjung Luar dan Teluk Santong, kata dia, merupakan sentra pendaratan ikan laut hasil tangkapan nelayan dari berbagai daerah. Namun, belum memiliki fasilitas pendukung berupa "cold storage" dan pabrik es balok yang dibutuhkan nelayan.

Hamdi menambahkan, keberadaan gudang pembekuan ikan laut dan pabrik es balok nantinya bisa meningkatkan nilai tambah dari komoditas ikan laut hasil tangkapan nelayan.

Permohonan pembangunan dua infrastruktur yang dibutuhkan nelayan tersebut juga dalam rangka memperkecil dampak bagi nelayan ketika musim panen ikan di laut serta pada saat musim paceklik ikan.

"Dengan adanya logistik perikanan di dua kabupaten sentra pendaratan ikan laut, diharapkan ketersediaan ikan laut terjamin dan harga relatif stabil, baik di tingkat nelayan maupun konsumen," ujarnya.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur bagi nelayan, juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Jika KKP menyetujui, ia mengharapkan agar permohonan tersebut bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.

Gudang pembekuan ikan laut dan pabrik es balok tersebut nantinya akan dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan dianggap profesional oleh pemerintah.

Pihak ketiga itu nantinya juga akan bermitra dengan para nelayan dan menjalankan kesepakatan terkait dengan pembelian dan penyimpanan hasil tangkapan serta penyediaan es balok untuk menjaga kesegaran ikan laut.

"Kalau jadi dibangun, tentu pemerintah akan menunjuk pihak ketiga yang akan mengelola sistem logistik perikanan di NTB tersebut," ucapnya pula. (*)