Mataram (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lombok Utara H Sarifudin menghelat silaturahmi dengan pimpinan media yang ada di seputaran Nusa Tenggara Barat. Turut hadir mendampingi Pj Sekretaris Daerah H Raden Nurjati, di Mataram, Kamis (3/12).

Silaturahmi yang dikemas dalam acara Forum Pimpinan Daerah dan Pimpinan Media (Pimda-Pimdi) itu bertajuk "Sinergi Membangun Daerah". Menghadirkan narasumber wartawan senior sekaligus penanggungjawab Suara NTB, H Agus Talino.

Plt Bupati Sarifudin dalam paparannya menuturkan, Lombok Utara adalah kabupaten termuda dari perjalanan pemerintahan di NTB. Dari sisi administratif, saat ini Kabupaten Lombok Utara (KLU) terdiri dari lima kecamatan, 43 desa, 428 dusun, dengan penduduk sebesar 220.412 jiwa.

 "Sejak tahun 2018 diterpa gempa bumi dan sekarang pandemi. Kalau kita bicara dua hal ini, maka semua daerah di Provinsi NTB mengalami hal yang sama dan enam kabupaten/kota di antaranya merasakan getaran kuat gempa bumi," katanya.

Menurutnya, 10 desa pemekaran baru telah didefinitifkan pada bulan Juli 2020. Dari banyaknya usulan pemekaran desa di Indonesia pada masa pandemi global COVID-19, baru KLU disetujui oleh Kemendagri dengan diberikannya kode desa bagi 10 desa yang diusulkan.

"KLU boleh dikatakan sebagai kabupaten luar biasa, terlebih 10 desa di Lombok Utara yang dimekarkan,  sehingga jumlah desa kini menjadi 43 desa," terangnya di hadapan para pimpinan media.

Dengan jumlah penduduk 220.412 jiwa, kata Plt Bupati Sarif, di mana saat ini dihadapkan pada proses demokrasi pemilihan bupati yang dilangsungkan beberapa hari ke depan (9 Desember - red). Dari jumlah penduduk tersebut, sekitar 172.326 jiwa ikut menentukan hak pilihnya.

"Secara topografi KLU memiliki tanah yang landai. Kita bisa melihat dari Mataram sebelah kiri padangan kita ke laut, begitu tengok kanan ketemu bukit sehingga sangat mudah untuk ditata," tutur Sarif yang juga Wakil Bupati Lombok Utara itu.

Potensi Lombok Utara yang paling menonjol pada sektor pariwisata dan menjadi satu destinasi daya tarik wisatawan untuk datang ke KLU. Ada pula potensi pertanian yang terus meningkat, terlebih saat pandemi corona.

"KLU terkenal dengan wisata tiga gili, tapi yang tidak kalah menarik di KLU ini adalah kebudayaan yang mampu mengundang orang untuk berkunjung," terangnya lagi.

Untuk kemiskinan sendiri, lanjutnya, meskipun masih sebagai daerah termiskin di NTB. Namun jumlah dari prosentasenya sedikit, jika dibandingkan dengan daerah lain di NTB.

"Sangat sedikit, misalkan saja angka pengngguran kita tidak linier dengan angka kemiskinan," ucapnya pula.

Ia juga menjelaskan terkait tata kelola pemerintahan di KLU sejak pemerintahan, dirinya dengan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Namun begitu, pihaknya mengaku tentu masih ada yang harus dibenahi, diantaranya terkait SDM. Kondisi itu menjadi kendala, menyetarakan KLU, berupaya agar bisa sama dengan kabupaten lain di NTB.

Demikian pula terkait dengan program yang bersifat teknis operasional sudah banyak dilakukan oleh Pemda KLU.

"Alhamdulillah hasilnya baik, walaupun kabupaten termuda di NTB, sistem keuangan daerah Pemda KLU mendapatkan predikat WTP enam kali dari BPK RI hingga tahun 2019.

Lebih lanjut dipaparkannya, kondisi KLU pascagempa 2018 memang mengalami penurunan dalam sejumlah aspek. Dimisalkannya, kondisi ekonomi mengalami penurunan tetapi tidak dratis. Berbicara gempa, ungkapnya, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan Rumah Tahan Gempa. Selain itu, masalah pandemi sejak beberapa hari kemarin (24/11), KLU Zero COVID-19.

"Saya bangga sama teman-teman satgas setiap hari melakukan tugas, menjaga penyebaran pandemi ini. Dikeluarkannya perda oleh gubernur, kami tindaklanjuti dengan perbup. Alhamdulillah angkanya bisa tertekan dari 130 yang positif ada 125 orang yang sembuh dan 5 orang lainnya meninggal. Semoga dengan Zero COVID di KLU ini, sektor pariwisata bisa pulih kembali," tutupnya.

Sementara itu Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, menyampaikan pada aspek anggaran, setelah dua musibah gempa bumi dan pandemi, kondisi KLU sampai saat ini berdampak bagi keuangan daerah yang belum stabil.

Dari sisi pendapatan daerah, sebutnya,, tidak tercapai target-target terkait dengan pendapatan daerah, tentu berdampak pada pelaksanaan program kegiatan pada semua sektor. Akibat kondisi itu, jelasnya, Pemda KLU betul-betul mesti jeli membuat skala prioritas sehingga anggaran yang ada bisa mencukupi.

"Penurunan pendapatan daerah, saat ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa sektor yang harus dipenuhi untuk tahun depan yaitu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur terutama terkait BPBD untuk mengantisipasi musibah-musibah bencana alam, selain untuk mengantisipasi terjadinya penambahan kasus COVID- 19," urainya.

Dalam pada itu, Penanggung Jawab Harian Suara NTB, Agus Talino menyatakan menyambut baik diselenggarakannya forum silaturahmi antara pimpinan daerah dan pimpinan media oleh Pemda KLU. Menurutnya, sinergi dan kalaborasi di era konvergensi media menandakan pembangunan di KLU dan NTB umumnya tidak bisa dibangun sendiri tapi perlu kerja sama.

"Tidak bisa tiba-tiba KLU ini menjadi kabupaten yang hebat. Ada dua yang harus kita lakukan yaitu berikhtiar dan berdo'a," terangnya.

Menurut dia, potensi KLU luar biasa, tinggal bagaimana memanfaatkan untuk kepentingan bersama, termasuk sosialisasi apa yang dilakukan Humas dengan Pers. Selain itu pula, bekerja sama tidak bisa langsung terwujud begitu saja tanpa proses.

"Kenapa orang menghargai kita, karena memang ada sesuatu yang layak untuk dihargai. Pada era sekarang ini kita harus meningkatkan kapasitas profesional," pungkasnya.

Acara dialog yang dimoderatori Kabag Humas dan Protokol Setda KLU Mujaddid Muhas MA berlangsung hangat dan interaktif. Berbagai saran kritikan serta pencerahan yang disampaikan para pimpinan media  dari berbagai media yaitu pimpinan media cetak, media online dan media elektronik menjadi catatan referensi. Pemacu sinergi relationship antara pemda dengan media sebagai pilar demokrasi, dalam membangun daerah.

Pewarta : Awaludin
Editor : Riza Fahriza
Copyright © ANTARA 2024