Mataram (ANTARA) - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Hj Baiq Isvie Rupaeda meminta masyarakat tetap mematuhi imbauan pemerintah di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan PPKM Darurat di Kota Mataram pada 5-20 Juli 2021.
"Masyarakat sudah paham dan mengerti terkait kebijakan ini dan saya harap ke depannya tidak ada yang melanggar dan semuanya bisa patuh," ujar Isvie di Mataram, Jumat.
Menurutnya, kebijakan PPKM Mikro di sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB oleh Gubernur Zulkiflimansyah dan PPKM Darurat di Kota Mataram, tidak lain dalam rangka upaya memutus penyebaran COVID-19 yang kian mengkhawatirkan.
Oleh karena itu, menurut Politikus Golkar ini sejak hari kedua pemberlakuan PPKM Darurat di Kota Mataram, sudah banyak warga mengerti dan paham dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Hal itu terbukti dengan mulai berkurangnya pelayanan makan di tempat di sejumlah tempat makan di ibukota Provinsi NTB tersebut.
"Meski masih ada beberapa tempat makan yang melayani pengunjung untuk makan di tempat. Kami berharap, para pedagang mau ikut berkontribusi untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dengan mengikuti peraturan pemerintah," kata Isvie.
Selain itu, pihaknya juga menjelaskan, kepentingan ekonomi dan kesehatan sebetulnya tidak bisa ditabrakkan. Dalam artian, keduanya sama-sama perlu diperhatikan karena sama-sama urgen.
"Tapi saya harap, pedagang mau ikut berkontribusi demi keselamatan bersama, karena kami tidak melarang mereka berjualan. Hanya saja dilarang melayani makan di tempat," ungkap Isvie.
Tidak hanya itu Isvie mengaku bahwa peran penting dalam mengikuti anjuran pemerintah tidak terlepas dari keterlibatan semua elemen, terkhusus aparatur pemerintah di tingkat bawah. Artinya, RT, RW serta Kepala Lingkungan untuk di Kota Mataram harus ikut andil dalam membeikan pemahaman terkait pemberlakukanPPKM Darurat ini.
"Harapan kami, camat hingga lurah dan kepala lingkungan beserta perangkatnya dibawah bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat ini, mari kita lawan Covid-19 bersama-sama, agar pandemi di Kota Mataram dan Provinsi NTB dapat berlalu," katanya.
"Masyarakat sudah paham dan mengerti terkait kebijakan ini dan saya harap ke depannya tidak ada yang melanggar dan semuanya bisa patuh," ujar Isvie di Mataram, Jumat.
Menurutnya, kebijakan PPKM Mikro di sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB oleh Gubernur Zulkiflimansyah dan PPKM Darurat di Kota Mataram, tidak lain dalam rangka upaya memutus penyebaran COVID-19 yang kian mengkhawatirkan.
Oleh karena itu, menurut Politikus Golkar ini sejak hari kedua pemberlakuan PPKM Darurat di Kota Mataram, sudah banyak warga mengerti dan paham dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Hal itu terbukti dengan mulai berkurangnya pelayanan makan di tempat di sejumlah tempat makan di ibukota Provinsi NTB tersebut.
"Meski masih ada beberapa tempat makan yang melayani pengunjung untuk makan di tempat. Kami berharap, para pedagang mau ikut berkontribusi untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dengan mengikuti peraturan pemerintah," kata Isvie.
Selain itu, pihaknya juga menjelaskan, kepentingan ekonomi dan kesehatan sebetulnya tidak bisa ditabrakkan. Dalam artian, keduanya sama-sama perlu diperhatikan karena sama-sama urgen.
"Tapi saya harap, pedagang mau ikut berkontribusi demi keselamatan bersama, karena kami tidak melarang mereka berjualan. Hanya saja dilarang melayani makan di tempat," ungkap Isvie.
Tidak hanya itu Isvie mengaku bahwa peran penting dalam mengikuti anjuran pemerintah tidak terlepas dari keterlibatan semua elemen, terkhusus aparatur pemerintah di tingkat bawah. Artinya, RT, RW serta Kepala Lingkungan untuk di Kota Mataram harus ikut andil dalam membeikan pemahaman terkait pemberlakukanPPKM Darurat ini.
"Harapan kami, camat hingga lurah dan kepala lingkungan beserta perangkatnya dibawah bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat ini, mari kita lawan Covid-19 bersama-sama, agar pandemi di Kota Mataram dan Provinsi NTB dapat berlalu," katanya.