Kuala Lumpur (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Malaysia telah menerbitkan surat pernyataan praanggaran (KPB) dalam rangka penyusunan Anggaran 2023 yang akan memprioritaskan penguatan momentum pemulihan ekonomi saat ini dan melakukan reformasi untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip dari situs resminya di Kuala Lumpur, Jumat, Kemenkeu Malaysia juga akan mulai melakukan sesi pelibatan dan konsultasi pemangku kepentingan untuk memastikan Anggaran 2023 yang komprehensif dan holistik.
Sedikitnya 400 lembaga, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil akan diundang untuk menyampaikan masukan dan Nota Anggaran 2023 secara daring melalui portal resmi https://budgetmemorandum.treasury.gov.my pada 3 hingga 24 Juni 2022.
KPB tersebut merupakan publikasi kedua dalam sejarah Kemenkeu sejalan dengan praktik terbaik global dalam mendorong wacana publik tentang anggaran negara serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran.
Tahun ini, KPB menyoroti tiga aspek utama yang meliputi pemulihan, reformasi, dan ketahanan perekonomian negara. Pertama, memanfaatkan momentum pemulihan yang menggembirakan di awal 2022 serta pertumbuhan dan peluang global merupakan landasan yang kuat dalam penyusunan Anggaran 2023 untuk memperkuat pemulihan Malaysia pasca-COVID-19.
Kedua, kebutuhan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan fiskal negara pada tahun 2023 dan seterusnya serta mengelola risiko pertumbuhan akibat ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasokan yang telah menyebabkan kenaikan drastis harga komoditas dan pangan global.
Baca juga: 148 CPMI asal NTB gagal ke Malaysia karena tak gunakan visa kerja
Ketiga, peralihan strategi dari fase pemulihan saat ini menuju reformasi jangka panjang untuk menciptakan peluang pendapatan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan holistik serta pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan demi keluarga Malaysia.
KPB juga fokus pada tiga bidang spesifik dalam Anggaran 2023, yakni pertama, merumuskan inisiatif yang berpusat pada masyarakat, terutama yang menghasilkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, memperkuat perlindungan sosial dan lebih meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
Kedua, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif terutama dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha kecil dan menengah (UKM), mengintensifkan pemulihan pariwisata dan sektor lain yang terkena dampak pandemi, meningkatkan posisi Malaysia sebagai pemimpin dalam keuangan Islam dan mengatalisasi area pertumbuhan baru dengan meningkatkan posisi industri dalam rantai nilai.
Ketiga, mendorong model pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama dalam menjembatani kesenjangan antara daerah dan masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan.
Sebagai penggerak penting dalam mendorong pembangunan negara, Anggaran 2023 juga akan fokus pada peningkatan efektivitas pemberian layanan publik dan penyederhanaan cara berbisnis. Berdasarkan prinsip-prinsip keluarga Malaysia, pemerintah juga akan bekerja sama dengan sektor swasta, LSM dan masyarakat sipil dalam merumuskan inisiatif anggaran khusus.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip dari situs resminya di Kuala Lumpur, Jumat, Kemenkeu Malaysia juga akan mulai melakukan sesi pelibatan dan konsultasi pemangku kepentingan untuk memastikan Anggaran 2023 yang komprehensif dan holistik.
Sedikitnya 400 lembaga, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil akan diundang untuk menyampaikan masukan dan Nota Anggaran 2023 secara daring melalui portal resmi https://budgetmemorandum.treasury.gov.my pada 3 hingga 24 Juni 2022.
KPB tersebut merupakan publikasi kedua dalam sejarah Kemenkeu sejalan dengan praktik terbaik global dalam mendorong wacana publik tentang anggaran negara serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran.
Tahun ini, KPB menyoroti tiga aspek utama yang meliputi pemulihan, reformasi, dan ketahanan perekonomian negara. Pertama, memanfaatkan momentum pemulihan yang menggembirakan di awal 2022 serta pertumbuhan dan peluang global merupakan landasan yang kuat dalam penyusunan Anggaran 2023 untuk memperkuat pemulihan Malaysia pasca-COVID-19.
Kedua, kebutuhan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan fiskal negara pada tahun 2023 dan seterusnya serta mengelola risiko pertumbuhan akibat ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasokan yang telah menyebabkan kenaikan drastis harga komoditas dan pangan global.
Baca juga: 148 CPMI asal NTB gagal ke Malaysia karena tak gunakan visa kerja
Ketiga, peralihan strategi dari fase pemulihan saat ini menuju reformasi jangka panjang untuk menciptakan peluang pendapatan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan holistik serta pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan demi keluarga Malaysia.
KPB juga fokus pada tiga bidang spesifik dalam Anggaran 2023, yakni pertama, merumuskan inisiatif yang berpusat pada masyarakat, terutama yang menghasilkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, memperkuat perlindungan sosial dan lebih meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
Kedua, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif terutama dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha kecil dan menengah (UKM), mengintensifkan pemulihan pariwisata dan sektor lain yang terkena dampak pandemi, meningkatkan posisi Malaysia sebagai pemimpin dalam keuangan Islam dan mengatalisasi area pertumbuhan baru dengan meningkatkan posisi industri dalam rantai nilai.
Ketiga, mendorong model pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama dalam menjembatani kesenjangan antara daerah dan masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan.
Sebagai penggerak penting dalam mendorong pembangunan negara, Anggaran 2023 juga akan fokus pada peningkatan efektivitas pemberian layanan publik dan penyederhanaan cara berbisnis. Berdasarkan prinsip-prinsip keluarga Malaysia, pemerintah juga akan bekerja sama dengan sektor swasta, LSM dan masyarakat sipil dalam merumuskan inisiatif anggaran khusus.