Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah berharap pendataan sosial ekonomi masyarakat melalui registrasi nasional oleh Badan Pusat Statistik dapat mengurai pula masalah angka kemiskinan yang dinilai masih cukup besar.
"Kami berharap kegiatan pendataan sosial ekonomi melalui program registrasi nasional akan memvalidasi data kemiskinan kita dan kabupaten/kota sehingga bersemangat memperbaiki data demi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan," kata Wagub dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Jumat.
Wagub menilai program registrasi sosial ekonomi ini secara tidak langsung akan berdampak pada pemutakhiran data angka kemiskinan sampai kemiskinan ekstrim di NTB. "Per Maret 2922 angka kemiskinan NTB itu mencapai 13,68 persen atau 731.940 jiwa. Ini masuk dalam kategori miskin. Tetapi angka ini masih dipengaruhi oleh pendataan yang tidak valid," ujarnya.
Meski demikian, Wagub meyakini bahwa kondisi riil masyarakat belum tercermin dari data kemiskinan tersebut. Kepala BPS NTB, Wahyudin mengatakan percepatan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
"Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini sebagai upaya mewujudkan Satu Data Indonesia yang membantu pemerintah pusat dan daerah," ucapnya.
Menurut dia, pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga data kondisi sosial ekonomi keluarga yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan.
Baca juga: Annual inflation well-maintained at 4.94% in July
Baca juga: Increase in inflation still within reasonable limits
"Dengan tersedianya data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat dan menjadi basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan," katanya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, program unggulan NTB Satu Data nantinya akan terintegrasi langsung dengan hasil pendataan Regsosek 2022. "Secara tidak langsung juga akan terjadi pemutakhiran data di NTB Satu Data secara sektoral agar dapat digunakan mengambil kebijakan strategis oleh pimpinan," katanya.
"Kami berharap kegiatan pendataan sosial ekonomi melalui program registrasi nasional akan memvalidasi data kemiskinan kita dan kabupaten/kota sehingga bersemangat memperbaiki data demi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan," kata Wagub dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Jumat.
Wagub menilai program registrasi sosial ekonomi ini secara tidak langsung akan berdampak pada pemutakhiran data angka kemiskinan sampai kemiskinan ekstrim di NTB. "Per Maret 2922 angka kemiskinan NTB itu mencapai 13,68 persen atau 731.940 jiwa. Ini masuk dalam kategori miskin. Tetapi angka ini masih dipengaruhi oleh pendataan yang tidak valid," ujarnya.
Meski demikian, Wagub meyakini bahwa kondisi riil masyarakat belum tercermin dari data kemiskinan tersebut. Kepala BPS NTB, Wahyudin mengatakan percepatan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
"Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini sebagai upaya mewujudkan Satu Data Indonesia yang membantu pemerintah pusat dan daerah," ucapnya.
Menurut dia, pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga data kondisi sosial ekonomi keluarga yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan.
Baca juga: Annual inflation well-maintained at 4.94% in July
Baca juga: Increase in inflation still within reasonable limits
"Dengan tersedianya data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat dan menjadi basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan," katanya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, program unggulan NTB Satu Data nantinya akan terintegrasi langsung dengan hasil pendataan Regsosek 2022. "Secara tidak langsung juga akan terjadi pemutakhiran data di NTB Satu Data secara sektoral agar dapat digunakan mengambil kebijakan strategis oleh pimpinan," katanya.