Jakarta (ANTARA) - Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) menilai Presidensi G20 di Indonesia akan menjadi momentum baik untuk mendorong upaya memerangi pencucian uang.
Maka dari itu, Business 20 (B20) Integrity and Compliance Task Force bersama ICAEW akan mengadakan konferensi pada 28 September 2022 untuk menyoroti salah satu rekomendasi kebijakannya, yaitu memperkuat ketangkasan dalam penanggulangan risiko dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
“Sebagai anggota B20 Integrity and Compliance Task Force, ICAEW senantiasa mendukung rekomendasi task force atau gugus tugas untuk melakukan mitigasi praktik pencucian uang dan memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia," ujar Head of Indonesia di ICAEW Conny Siahaan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Dirinya pun berharap melalui konferensi ini, semua peserta dapat membantu misi untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya uji tuntas (due dilligence) dan mendidik publik akan risiko kejahatan ekonomi, yang dapat dilawan oleh semua orang.
Pencucian uang atau yang juga dikenal dengan money laundry adalah proses dimana keuntungan dari kegiatan ilegal dapat disamarkan dan dibuat seolah-olah menjadi kegiatan bisnis yang sah, sehingga dapat berdampak buruk terhadap ekonomi dan bisnis secara umum dan tidak dapat disepelekan.
Lebih dari sekadar penipuan keuangan, kata Conny, pencucian uang dapat mendanai kejahatan serius lainnya seperti perbudakan modern, perdagangan narkoba, korupsi, dan terorisme.
Sebagai negara anggota G20 dengan produk domestik bruto (PDB) lebih dari 1 triliun dolar AS, Indonesia saat ini telah menjadi negara dengan skala ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis, informasi, dan teknologi, Pemerintah Indonesia sudah mewajibkan seluruh organisasi keuangan di Tanah Air untuk mengimplementasikan upaya anti-money laundering (AML) yang efektif dengan memerangi risiko yang mungkin terjadi secara aktif.
Baca juga: Indonesia ajak G20 buka pasar kerja penyandang disabilitas
Baca juga: Warga Bumihrejo Borobudur deklarasi dukung sukses G20
Dalam memerangi kejahatan keuangan tersebut, Indonesia mendirikan unit intelijen keuangan independen negara, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Integrity and Compliance Task Force Indonesia juga dibentuk guna memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan-tantangan di dunia bisnis, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam negeri.
Integrity and Compliance Task Force Chair B20 Indonesia Haryanto Budiman mengungkapkan pihaknya turut membahas secara detil isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, and Government/ESG). Namun gugus tugas tetap akan memprioritaskan pembahasan tiga aspek, yakni korupsi, tata kelola perusahaan, dan kejahatan digital.
Maka dari itu, Business 20 (B20) Integrity and Compliance Task Force bersama ICAEW akan mengadakan konferensi pada 28 September 2022 untuk menyoroti salah satu rekomendasi kebijakannya, yaitu memperkuat ketangkasan dalam penanggulangan risiko dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
“Sebagai anggota B20 Integrity and Compliance Task Force, ICAEW senantiasa mendukung rekomendasi task force atau gugus tugas untuk melakukan mitigasi praktik pencucian uang dan memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia," ujar Head of Indonesia di ICAEW Conny Siahaan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Dirinya pun berharap melalui konferensi ini, semua peserta dapat membantu misi untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya uji tuntas (due dilligence) dan mendidik publik akan risiko kejahatan ekonomi, yang dapat dilawan oleh semua orang.
Pencucian uang atau yang juga dikenal dengan money laundry adalah proses dimana keuntungan dari kegiatan ilegal dapat disamarkan dan dibuat seolah-olah menjadi kegiatan bisnis yang sah, sehingga dapat berdampak buruk terhadap ekonomi dan bisnis secara umum dan tidak dapat disepelekan.
Lebih dari sekadar penipuan keuangan, kata Conny, pencucian uang dapat mendanai kejahatan serius lainnya seperti perbudakan modern, perdagangan narkoba, korupsi, dan terorisme.
Sebagai negara anggota G20 dengan produk domestik bruto (PDB) lebih dari 1 triliun dolar AS, Indonesia saat ini telah menjadi negara dengan skala ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis, informasi, dan teknologi, Pemerintah Indonesia sudah mewajibkan seluruh organisasi keuangan di Tanah Air untuk mengimplementasikan upaya anti-money laundering (AML) yang efektif dengan memerangi risiko yang mungkin terjadi secara aktif.
Baca juga: Indonesia ajak G20 buka pasar kerja penyandang disabilitas
Baca juga: Warga Bumihrejo Borobudur deklarasi dukung sukses G20
Dalam memerangi kejahatan keuangan tersebut, Indonesia mendirikan unit intelijen keuangan independen negara, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Integrity and Compliance Task Force Indonesia juga dibentuk guna memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan-tantangan di dunia bisnis, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam negeri.
Integrity and Compliance Task Force Chair B20 Indonesia Haryanto Budiman mengungkapkan pihaknya turut membahas secara detil isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, and Government/ESG). Namun gugus tugas tetap akan memprioritaskan pembahasan tiga aspek, yakni korupsi, tata kelola perusahaan, dan kejahatan digital.