Jakarta (ANTARA) - Bagi sebagian orang mungkin tidak mengetahui bahwa di Kompleks Parlemen, Jakarta, memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi tepat di Taman Energi yang berada di depan Gedung Nusantara.
Pendirian PLTS dengan deretan panel surya tersebut bertujuan untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di Kompleks Parlemen sekaligus menerapkan prinsip energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Panel surya tersebut menyerap energi dari matahari untuk diubah menjadi listrik, kemudian digunakan untuk berbagai keperluan di Kompleks Parlemen atau Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI.
DPR menginginkan agar penggunaan PLTS termasuk upaya mewujudkan kebijakan yang ramah lingkungan dengan pengurangan emisi di Kompleks Parlemen serta mewujudkan energi terbarukan.
Prinsip energi terbarukan dan perubahan iklim menjadi salah satu sub-tema dalam pertemuan para pemimpin parlemen anggota G20 (P20) yang akan dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 5-7 Oktober 2022.
Dalam kegiatan P20, DPR mengusung tema "Parlemen Kuat untuk Pemulihan Berkelanjutan", yang sejalan dengan tema Presidensi G20 yaitu "Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat".
Pelaksanaan P20, yang menjadi satu rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, diselenggarakan di Gedung Nusantara atau yang lebih dikenal dengan "Gedung Kura-Kura".
Ada alasan historis mengapa "Gedung Kura-Kura" dipilih sebagai lokasi utama P20. Pada era kepemimpinan Presiden ke-1 RI, Soekarno, Sang Proklamator menggagas pendirian bangunan tersebut untuk penyelenggaraan CONEFO atau "Conference of the New Emerging Forces".
Karena itu, sangat beralasan mengapa DPR memilih "Gedung Kura-Kura" sebagai lokasi pertemuan P20, tidak memilih tempat lain, yaitu ingin menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia di kancah internasional saat ini maupun di masa lalu.
Ada empat isu utama yang akan diangkat dalam pertemuan P20. Pertama, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Kedua, ekonomi inklusif dan ekonomi kuat untuk menghadapi tantangan terkini yaitu krisis pangan, energi, dan stagnasi. Ketiga, parlemen efektif dan demokrasi dinamis. Keempat, kesetaraan jender, dan pemberdayaan perempuan.
DPR mengangkat empat isu tersebut dalam P20 yaitu terkait dengan berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara dunia seperti perang Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca-pandemi COVID-19.
Krisis perang antara Rusia-Ukraina telah berdampak pada ancaman krisis pangan, pertumbuhan ekonomi, harga komoditas pangan yang meningkat, dan ancaman lapangan kerja. Terkait isu ekonomi hijau, DPR telah menyediakan 55 mobil listrik untuk mendukung mobilisasi para delegasi selama acara P20. Penggunaan mobil listrik tersebut juga sebagai upaya DPR dalam mengkampanyekan kendaraan ramah lingkungan.
Sumber listrik untuk 55 mobil tersebut diambil dari PLTS dan stasiun pengisian mobil listrik yang telah disediakan di berbagai tempat di Kompleks Parlemen untuk memudahkan proses pengisiannya. Langkah DPR tersebut menegaskan bahwa lembaga legislatif itu menginginkan agar isu lingkungan menjadi perhatian global untuk bisa melakukan pemulihan dan perbaikan.
Sebenarnya, isu perubahan iklim dan ramah lingkungan sudah disuarakan DPR dalam Sidang Umum Forum Parlemen Dunia (IPU) ke-144 pada Maret 2022. DPR meminta negara-negara di dunia melakukan aksi-aksi nyata dalam merealisasikan konsep ekonomi hijau untuk menunjang pembangunan berkelanjutan (SDG's).
Dalam forum parlemen internasional itu telah disepakati bahwa krisis iklim harus segera ditanggulangi karena merupakan ancaman eksistensial bagi umat manusia sehingga tindakan segera harus diambil untuk meminimalkan dampak terburuk.
P20 juga memberikan perhatian terkait ancaman krisis pangan yang melanda dunia, terutama setelah Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengeluarkan peringatan terkait hal tersebut.
Peringatan tersebut terkait erat dengan perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan beberapa negara menghentikan impor bahan pangan seperti gandum dan kedelai. Indonesia sebagai negara agraris, harus memberikan perhatian terkait persoalan pangan tersebut dan membuat langkah-langkah strategis agar krisis pangan tidak terjadi di dalam negeri.
Langkah bersama negara-negara mengatasi krisis pangan penting dilakukan, namun juga harus dibarengi dengan kebijakan mewujudkan kemandirian pangan. Masyarakat harus diedukasi terkait variasi makanan pokok yang dikonsumsi dan pemerintah perlu melakukan langkah strategis mewujudkan diversifikasi pangan tersebut.
Komitmen bersama anggota P20
Menjelang pelaksanaan P20 di Kompleks Parlemen, DPR telah menerima konfirmasi kehadiran delegasi dari 24 negara yang terdiri atas 29 "chambers" dan 2 organisasi internasional. Diperkirakan terdapat total 347 orang yang akan menjadi peserta P20 dengan rincian 19 ketua parlemen, 14 wakil ketua parlemen, 30 anggota parlemen, 3 pimpinan organisasi internasional, 12 Sekretaris Jenderal, dan 14 orang Duta Besar.
Rangkaian acara P20 tersebut akan mulai dilaksanakan pada Rabu (5/10) yang diawali diskusi dengan menghadirkan Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Untuk acara puncak pertemuan P20 akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (6/10) siang. Dalam pembukaan tersebut direncanakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres akan menyampaikan pidatonya melalui video.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden IPU Duarte Pacheco akan memberikan pidato. Berbagai diskusi dengan tema-tema yang berbeda akan dilaksanakan dalam rangkaian pertemuan P20 tersebut, seperti mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Di akhir pertemuan, para delegasi P20 akan memberikan pernyataan bersama yang akan disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Inter Parliamentary Union (IPU), Duarte Pacheco, pada Jumat (7/10).
Baca juga: SAI20 dan P20 dapat berkolaborasi percepat pemulihan ekonomi
Baca juga: P20 momentum temukan solusi selesaikan tantangan global
Pelaksanaan P20 menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen bersama agar krisis dapat diatasi dengan cepat dan lebih kuat. Selain itu, P20 juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan diri sebagai bangsa besar, mampu memainkan peran strategis di kancah internasional dalam mengatasi krisis yang melanda dunia.
Pendirian PLTS dengan deretan panel surya tersebut bertujuan untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di Kompleks Parlemen sekaligus menerapkan prinsip energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Panel surya tersebut menyerap energi dari matahari untuk diubah menjadi listrik, kemudian digunakan untuk berbagai keperluan di Kompleks Parlemen atau Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI.
DPR menginginkan agar penggunaan PLTS termasuk upaya mewujudkan kebijakan yang ramah lingkungan dengan pengurangan emisi di Kompleks Parlemen serta mewujudkan energi terbarukan.
Prinsip energi terbarukan dan perubahan iklim menjadi salah satu sub-tema dalam pertemuan para pemimpin parlemen anggota G20 (P20) yang akan dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 5-7 Oktober 2022.
Dalam kegiatan P20, DPR mengusung tema "Parlemen Kuat untuk Pemulihan Berkelanjutan", yang sejalan dengan tema Presidensi G20 yaitu "Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat".
Pelaksanaan P20, yang menjadi satu rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, diselenggarakan di Gedung Nusantara atau yang lebih dikenal dengan "Gedung Kura-Kura".
Ada alasan historis mengapa "Gedung Kura-Kura" dipilih sebagai lokasi utama P20. Pada era kepemimpinan Presiden ke-1 RI, Soekarno, Sang Proklamator menggagas pendirian bangunan tersebut untuk penyelenggaraan CONEFO atau "Conference of the New Emerging Forces".
Karena itu, sangat beralasan mengapa DPR memilih "Gedung Kura-Kura" sebagai lokasi pertemuan P20, tidak memilih tempat lain, yaitu ingin menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia di kancah internasional saat ini maupun di masa lalu.
Ada empat isu utama yang akan diangkat dalam pertemuan P20. Pertama, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Kedua, ekonomi inklusif dan ekonomi kuat untuk menghadapi tantangan terkini yaitu krisis pangan, energi, dan stagnasi. Ketiga, parlemen efektif dan demokrasi dinamis. Keempat, kesetaraan jender, dan pemberdayaan perempuan.
DPR mengangkat empat isu tersebut dalam P20 yaitu terkait dengan berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara dunia seperti perang Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca-pandemi COVID-19.
Krisis perang antara Rusia-Ukraina telah berdampak pada ancaman krisis pangan, pertumbuhan ekonomi, harga komoditas pangan yang meningkat, dan ancaman lapangan kerja. Terkait isu ekonomi hijau, DPR telah menyediakan 55 mobil listrik untuk mendukung mobilisasi para delegasi selama acara P20. Penggunaan mobil listrik tersebut juga sebagai upaya DPR dalam mengkampanyekan kendaraan ramah lingkungan.
Sumber listrik untuk 55 mobil tersebut diambil dari PLTS dan stasiun pengisian mobil listrik yang telah disediakan di berbagai tempat di Kompleks Parlemen untuk memudahkan proses pengisiannya. Langkah DPR tersebut menegaskan bahwa lembaga legislatif itu menginginkan agar isu lingkungan menjadi perhatian global untuk bisa melakukan pemulihan dan perbaikan.
Sebenarnya, isu perubahan iklim dan ramah lingkungan sudah disuarakan DPR dalam Sidang Umum Forum Parlemen Dunia (IPU) ke-144 pada Maret 2022. DPR meminta negara-negara di dunia melakukan aksi-aksi nyata dalam merealisasikan konsep ekonomi hijau untuk menunjang pembangunan berkelanjutan (SDG's).
Dalam forum parlemen internasional itu telah disepakati bahwa krisis iklim harus segera ditanggulangi karena merupakan ancaman eksistensial bagi umat manusia sehingga tindakan segera harus diambil untuk meminimalkan dampak terburuk.
P20 juga memberikan perhatian terkait ancaman krisis pangan yang melanda dunia, terutama setelah Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengeluarkan peringatan terkait hal tersebut.
Peringatan tersebut terkait erat dengan perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan beberapa negara menghentikan impor bahan pangan seperti gandum dan kedelai. Indonesia sebagai negara agraris, harus memberikan perhatian terkait persoalan pangan tersebut dan membuat langkah-langkah strategis agar krisis pangan tidak terjadi di dalam negeri.
Langkah bersama negara-negara mengatasi krisis pangan penting dilakukan, namun juga harus dibarengi dengan kebijakan mewujudkan kemandirian pangan. Masyarakat harus diedukasi terkait variasi makanan pokok yang dikonsumsi dan pemerintah perlu melakukan langkah strategis mewujudkan diversifikasi pangan tersebut.
Komitmen bersama anggota P20
Menjelang pelaksanaan P20 di Kompleks Parlemen, DPR telah menerima konfirmasi kehadiran delegasi dari 24 negara yang terdiri atas 29 "chambers" dan 2 organisasi internasional. Diperkirakan terdapat total 347 orang yang akan menjadi peserta P20 dengan rincian 19 ketua parlemen, 14 wakil ketua parlemen, 30 anggota parlemen, 3 pimpinan organisasi internasional, 12 Sekretaris Jenderal, dan 14 orang Duta Besar.
Rangkaian acara P20 tersebut akan mulai dilaksanakan pada Rabu (5/10) yang diawali diskusi dengan menghadirkan Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Untuk acara puncak pertemuan P20 akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (6/10) siang. Dalam pembukaan tersebut direncanakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres akan menyampaikan pidatonya melalui video.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden IPU Duarte Pacheco akan memberikan pidato. Berbagai diskusi dengan tema-tema yang berbeda akan dilaksanakan dalam rangkaian pertemuan P20 tersebut, seperti mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Di akhir pertemuan, para delegasi P20 akan memberikan pernyataan bersama yang akan disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Inter Parliamentary Union (IPU), Duarte Pacheco, pada Jumat (7/10).
Baca juga: SAI20 dan P20 dapat berkolaborasi percepat pemulihan ekonomi
Baca juga: P20 momentum temukan solusi selesaikan tantangan global
Pelaksanaan P20 menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen bersama agar krisis dapat diatasi dengan cepat dan lebih kuat. Selain itu, P20 juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan diri sebagai bangsa besar, mampu memainkan peran strategis di kancah internasional dalam mengatasi krisis yang melanda dunia.