Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, lembaga Krame adat ini memiliki peranan yang penting dalam upaya stabilitas keamanan dan kedamaian, sehingga lembaga ini harus diperkuat dengan peraturan bupati sebagai payung hukumnya.
"Lembaga ini bisa sebagai juru damai dalam persoalan yang terjadi di masing-masing desa," katanya saat bertemu dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang bernaung di Lembaga Krame Adat, dalam keterangan tertulisnya di Praya, Rabu.
Ia mengatakan, krame adat memiliki peranan menuntaskan persoalan persoalan kecil yang muncul di tengah masyarakat. Setiap persoalan diharapkan bisa diselesaikan ditempat itu juga melalui mediasi kedua belah pihak.
Dalam melakukan mediasi, krame adat bisa mengundang para pihak dengan juga melibatkan aparatur desa dan aparat keamanan.
"Hasil musyawarah mufakat itu dilakukan secara tertulis dan bila perlu dibawa ke pengadilan keputusan itu dan secara legalitas itu sah," katanya.
Bupati menegaskan pemerintah daerah sudah melakukan penandatanganan MOU dengan aparat Kepolisian termasuk pengadilan agar semua persoalan bisa tuntas ditingkat desa. Sehingga penting pemangku kebijakan pemangku adat untuk bermusyawarah ditingkatkan desa untuk menyelesaikan masalah itu.
"Buat perdamaian, undang semua komponen yang ada di desa mulai dari aparatur desa, anggota Forkopimca, Babinsa, Babinkantibmas dan pemangku adat. Hanya masyarakat setempat saja yang bisa selesaikan masalah, tidak bisa diselesaikan oleh orang lain atau desa lain," katanya.
Krame adat harus diperkuat sebab memiliki tanggung jawab yang vital, ketika sesuatu terjadi maka lembaga ini bisa mengundang pihak pihak bersengketa untuk menyelesaikan, sehingga perlu dibentengi dengan perbup.
"Ke depan Kabupaten Lombok Tengah akan maju, karena itu persiapkan diri mulai dari anak anak untuk itu penting kondusivitas di desa," katanya.
Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat, maka paling dasar adalah infrastruktur jalan dan jembatan serta irigasi.
"Pemerintah daerah terus melakukan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," katanya.
"Lembaga ini bisa sebagai juru damai dalam persoalan yang terjadi di masing-masing desa," katanya saat bertemu dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang bernaung di Lembaga Krame Adat, dalam keterangan tertulisnya di Praya, Rabu.
Ia mengatakan, krame adat memiliki peranan menuntaskan persoalan persoalan kecil yang muncul di tengah masyarakat. Setiap persoalan diharapkan bisa diselesaikan ditempat itu juga melalui mediasi kedua belah pihak.
Dalam melakukan mediasi, krame adat bisa mengundang para pihak dengan juga melibatkan aparatur desa dan aparat keamanan.
"Hasil musyawarah mufakat itu dilakukan secara tertulis dan bila perlu dibawa ke pengadilan keputusan itu dan secara legalitas itu sah," katanya.
Bupati menegaskan pemerintah daerah sudah melakukan penandatanganan MOU dengan aparat Kepolisian termasuk pengadilan agar semua persoalan bisa tuntas ditingkat desa. Sehingga penting pemangku kebijakan pemangku adat untuk bermusyawarah ditingkatkan desa untuk menyelesaikan masalah itu.
"Buat perdamaian, undang semua komponen yang ada di desa mulai dari aparatur desa, anggota Forkopimca, Babinsa, Babinkantibmas dan pemangku adat. Hanya masyarakat setempat saja yang bisa selesaikan masalah, tidak bisa diselesaikan oleh orang lain atau desa lain," katanya.
Krame adat harus diperkuat sebab memiliki tanggung jawab yang vital, ketika sesuatu terjadi maka lembaga ini bisa mengundang pihak pihak bersengketa untuk menyelesaikan, sehingga perlu dibentengi dengan perbup.
"Ke depan Kabupaten Lombok Tengah akan maju, karena itu persiapkan diri mulai dari anak anak untuk itu penting kondusivitas di desa," katanya.
Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat, maka paling dasar adalah infrastruktur jalan dan jembatan serta irigasi.
"Pemerintah daerah terus melakukan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," katanya.