Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiapkan 17 ribu sertifikat gratis dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2023.
"Kuota program PTSL tahun ini sama dengan program PTSL 2022 yakni 17 ribu sertifikat," kata Kepala BPN Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Suharly di Praya, Rabu.
Ia mengatakan untuk jumlah desa dalam Program PTSL 2023 itu masih belum ditentukan, karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Namun, lanjut dia, beberapa desa telah mengajukan usulan untuk mendapatkan Program PTSL tersebut.
"Untuk sasaran belum kita tentukan. Kita tunggu arahan pemerintah pusat," kata Lalu Suharly.
Pengurusan sertifikat dalam Program PTSL itu, lanjutnya, tidak dipungut biaya, kecuali di tingkat pemerintah desa/kelurahan untuk biaya pengurusan syarat-syarat pembuatan sertifikat.
"Program ini gratis, tapi ada biaya yang dibebankan kepada warga seperti biaya meterai," katanya.
Dalam Program PTSL tersebut, kata dia, BPN Lombok Tengah juga memberikan fasilitasi bagi pemerintah desa untuk membuatkan sertifikat aset desa. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya gugatan dari ahli waris atau lainnya yang melakukan klaim terhadap aset de ke depannya.
"Banyak aset desa yang belum dibuat sertifikat," kata Lalu Suharly.
Untuk diketahui total Program PTSL di 10 kabupaten/kota di NTB di 2022 mencapai 90.130 sertifikat. Sedangkan total bidang-bidang tanah yang belum tersertifikat se-NTB mencapai 560 ribu, sehingga ditargetkan tuntas pada 2024 sesuai dengan yang direncanakan pemerintah pusat.
"Kuota program PTSL tahun ini sama dengan program PTSL 2022 yakni 17 ribu sertifikat," kata Kepala BPN Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Suharly di Praya, Rabu.
Ia mengatakan untuk jumlah desa dalam Program PTSL 2023 itu masih belum ditentukan, karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Namun, lanjut dia, beberapa desa telah mengajukan usulan untuk mendapatkan Program PTSL tersebut.
"Untuk sasaran belum kita tentukan. Kita tunggu arahan pemerintah pusat," kata Lalu Suharly.
Pengurusan sertifikat dalam Program PTSL itu, lanjutnya, tidak dipungut biaya, kecuali di tingkat pemerintah desa/kelurahan untuk biaya pengurusan syarat-syarat pembuatan sertifikat.
"Program ini gratis, tapi ada biaya yang dibebankan kepada warga seperti biaya meterai," katanya.
Dalam Program PTSL tersebut, kata dia, BPN Lombok Tengah juga memberikan fasilitasi bagi pemerintah desa untuk membuatkan sertifikat aset desa. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya gugatan dari ahli waris atau lainnya yang melakukan klaim terhadap aset de ke depannya.
"Banyak aset desa yang belum dibuat sertifikat," kata Lalu Suharly.
Untuk diketahui total Program PTSL di 10 kabupaten/kota di NTB di 2022 mencapai 90.130 sertifikat. Sedangkan total bidang-bidang tanah yang belum tersertifikat se-NTB mencapai 560 ribu, sehingga ditargetkan tuntas pada 2024 sesuai dengan yang direncanakan pemerintah pusat.