Mataram (Antara Mataram) - Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sedang fokus membuka rute penerbangan dari Bandara Sultan Salahuddin Bima di ujung timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menuju Kupang, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
"Pemerintah sedang fokus buka penerbangan dari Bima ke Kupang dan Labuan Bajo untuk meningkatkan aksesibilitas antardaerah," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi NTB Ridwan Syah, di Mataram, Sabtu.
Ia mengatakan, rute penerbangan ke Kupang, ibu kota Provinsi NTT, dan Labuan Bajo di ujung Barat Pulau Flores, NTT, itu akan menggunakan maskapai penerbangan PT TransNusa.
Sejak 31 Januari 2009, Pemprov NTB bekerja sama dengan PT TransNusa untuk melayani rute penerbangan Mataram-Bima pulang pergi (PP), yang kemudian menjadi rute Mataram-Lombok setelah Bandara Internasional Lombok (BIL) beroperasi 1 Oktober 2011.
"Kalau sudah ada rute Bima-Kupang dan Bima-Labuan Bajo maka aksesibilitas antardaerah semakin baik, dan tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional," ujarnya.
Sejauh ini, Bandara Salahuddin Bima juga melayani berbagai macam rute penerbangan seperti penerbangan dari Bima ke Balikpapan, dari Bima ke Bengkulu, Bima ke Bandar Lampung, Bima ke Solo, dan dari Bima ke Denpasar, Bali.
Menurut Ridwan, pemerintah terus berupaya menata infratsruktur di Bandara Bima, karena bandara itu akan menjadi gerbang timur Provinsi NTB.
Karena itu, Pemprov NTB terus berupaya memperjuangkan realisasi rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp150 miliar untuk peningkatan infrastruktur di Bandara Sultan Salahuddin,
Pengalokasian anggaran itu, terungkap dalam rapat terbatas terkait implementasi program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor V (mencakup NTB, Bali dan NTT), yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang digelar di Pendopo Gubernur NTB, di Mataram, 18 Mei 2012.
Saat itu, Menteri Perhubungan E E Mengindaan, juga ikut menghadiri pertemuan terbatas terkait implementasi program MP3EI Koridor V itu. Koridor V MP3EI itu menekankan pada pengembangan pariwisata dan pendukung pangan nasional.
Upaya nyata yang harus dilakukan terkait implementasi program MP3EI Koridor V itu yakni peningkatan konektivitas antardaerah, antarpulau dan antarnegara.
Anggaran sebesar Rp150 miliar untuk peningkatan infrastruktur Bandara Sultan Salahuddin Bima itu diupayakan bersumber dari dana sisa lebih anggaran (SAL) APBN 2012 yang akan dialokasikan ke pos Kementerian Perhubungan pada APBN 2013.
Ridwan mengatakan, Kementerian Perhubungan hendak menata infrastruktur Bandara Salahuddin Bima, sejak tahun anggaran 2010, sehingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBN 2010, namun anggaran tersebut belum bisa dimanfaatkan karena pembebasan lahan belum dituntaskan pemerintah daerah.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan penataan infrastruktur Bandara Salahuddin berupa penambahan ketebalan landasan pacu dan perbaikan prasana pendukung di terminal bandara.
Kementerian Perhubungan juga berencana memperpanjang landasan pacu Bandara Muhammad Sultan Salahuddin Bima dari panjang 1.650 meter dan lebar 30 meter menjadi panjang 2.250 meter dan lebar 40 meter agar dapat didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737.
Jika panjang landasan pacu Bandara Salahuddin Bima sudah mencapai 2.250 meter dan lebar 40 meter maka dapat didarati berbagai jenis pesawat berbadan lebar.
Namun, kegiatan perpanjangan dan pelebaran landasan pacu itu tertunda karena masih terkendala pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Akibatnya, upaya perbaikan prasarana pendukung di terminal bandara pun ikut tertunda.
Pemerintah daerah kemudian mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp3,7 miliar dalam APBD 2010. Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan sebesar Rp1,1 miliar, Pemerintah Kota Bima juga sebesar Rp1,1 miliar dan Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp1,5 miliar.
"Sekarang sudah tidak ada masalah lagi soal pembebasan lahan. Makanya diajukan kembali agar Kementerian Perhubungan juga mengalokasikan dana perpanjangan dan peningkatan ketebalan landasan pacu Bandara Bima, dan anggaran penataan infrastruktur lainnya, hingga disetujui dan akan dialokasikan dalam APBN 2013," ujar Ridwan. (*)
"Pemerintah sedang fokus buka penerbangan dari Bima ke Kupang dan Labuan Bajo untuk meningkatkan aksesibilitas antardaerah," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi NTB Ridwan Syah, di Mataram, Sabtu.
Ia mengatakan, rute penerbangan ke Kupang, ibu kota Provinsi NTT, dan Labuan Bajo di ujung Barat Pulau Flores, NTT, itu akan menggunakan maskapai penerbangan PT TransNusa.
Sejak 31 Januari 2009, Pemprov NTB bekerja sama dengan PT TransNusa untuk melayani rute penerbangan Mataram-Bima pulang pergi (PP), yang kemudian menjadi rute Mataram-Lombok setelah Bandara Internasional Lombok (BIL) beroperasi 1 Oktober 2011.
"Kalau sudah ada rute Bima-Kupang dan Bima-Labuan Bajo maka aksesibilitas antardaerah semakin baik, dan tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional," ujarnya.
Sejauh ini, Bandara Salahuddin Bima juga melayani berbagai macam rute penerbangan seperti penerbangan dari Bima ke Balikpapan, dari Bima ke Bengkulu, Bima ke Bandar Lampung, Bima ke Solo, dan dari Bima ke Denpasar, Bali.
Menurut Ridwan, pemerintah terus berupaya menata infratsruktur di Bandara Bima, karena bandara itu akan menjadi gerbang timur Provinsi NTB.
Karena itu, Pemprov NTB terus berupaya memperjuangkan realisasi rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp150 miliar untuk peningkatan infrastruktur di Bandara Sultan Salahuddin,
Pengalokasian anggaran itu, terungkap dalam rapat terbatas terkait implementasi program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor V (mencakup NTB, Bali dan NTT), yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang digelar di Pendopo Gubernur NTB, di Mataram, 18 Mei 2012.
Saat itu, Menteri Perhubungan E E Mengindaan, juga ikut menghadiri pertemuan terbatas terkait implementasi program MP3EI Koridor V itu. Koridor V MP3EI itu menekankan pada pengembangan pariwisata dan pendukung pangan nasional.
Upaya nyata yang harus dilakukan terkait implementasi program MP3EI Koridor V itu yakni peningkatan konektivitas antardaerah, antarpulau dan antarnegara.
Anggaran sebesar Rp150 miliar untuk peningkatan infrastruktur Bandara Sultan Salahuddin Bima itu diupayakan bersumber dari dana sisa lebih anggaran (SAL) APBN 2012 yang akan dialokasikan ke pos Kementerian Perhubungan pada APBN 2013.
Ridwan mengatakan, Kementerian Perhubungan hendak menata infrastruktur Bandara Salahuddin Bima, sejak tahun anggaran 2010, sehingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBN 2010, namun anggaran tersebut belum bisa dimanfaatkan karena pembebasan lahan belum dituntaskan pemerintah daerah.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan penataan infrastruktur Bandara Salahuddin berupa penambahan ketebalan landasan pacu dan perbaikan prasana pendukung di terminal bandara.
Kementerian Perhubungan juga berencana memperpanjang landasan pacu Bandara Muhammad Sultan Salahuddin Bima dari panjang 1.650 meter dan lebar 30 meter menjadi panjang 2.250 meter dan lebar 40 meter agar dapat didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737.
Jika panjang landasan pacu Bandara Salahuddin Bima sudah mencapai 2.250 meter dan lebar 40 meter maka dapat didarati berbagai jenis pesawat berbadan lebar.
Namun, kegiatan perpanjangan dan pelebaran landasan pacu itu tertunda karena masih terkendala pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Akibatnya, upaya perbaikan prasarana pendukung di terminal bandara pun ikut tertunda.
Pemerintah daerah kemudian mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp3,7 miliar dalam APBD 2010. Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan sebesar Rp1,1 miliar, Pemerintah Kota Bima juga sebesar Rp1,1 miliar dan Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp1,5 miliar.
"Sekarang sudah tidak ada masalah lagi soal pembebasan lahan. Makanya diajukan kembali agar Kementerian Perhubungan juga mengalokasikan dana perpanjangan dan peningkatan ketebalan landasan pacu Bandara Bima, dan anggaran penataan infrastruktur lainnya, hingga disetujui dan akan dialokasikan dalam APBN 2013," ujar Ridwan. (*)