Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara "Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2023" menyebutkan terdapat empat hal yang menjadi fokus di tahun 2023, yakni inflasi, kemiskinan ekstrem, investasi, hingga stunting.
Inflasi harus dijinakkan karena dapat mempengaruhi banyak hal, sehingga menjadi atensi Presiden Joko Widodo agar seluruh institusi pemerintah, tidak hanya Bank Indonesia (BI), untuk bergerak bersama menjaga agar inflasi terkendali.
“Saya berharap tentu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan instrumen fiskalnya, kita punya anggaran ketahanan pangan, termasuk untuk pertanian, serta punya dana transfer ke daerah. Pemerintah daerah dan pusat semuanya bersama-sama mengatasi inflasi, terutama dari sisi suplai dan distribusi,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Kemudian untuk menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrem, Menkeu mengatakan pemerintah memberikan perhatian dengan menggunakan instrumen fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut lantaran negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi seperti Indonesia, biasanya dibarengi dengan kesenjangan yang juga melebar.
Fokus selanjutnya adalah investasi. Dengan tren perekonomian dunia yang melemah, maka iklim investasi yang berdampak pada penurunan biaya dan risiko investasi harus dibangun sehingga walaupun suku bunga naik, investor tetap bisa percaya diri akan mendapatkan keuntungan dari investasi.
Maka dari itu, Kemenkeu bekerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, lembaga akan siap menggunakan instrumen untuk mendorong dan mengakselerasi investasi, karena tidak adanya investasi akan berdampak kepada penciptaan kesempatan kerja dan menurunkan kesejahteraan rakyat.
Untuk stunting, Bendahara Negara ini menjelaskan anak-anak balita yang kurang gizi nantinya akan menyebabkan pertumbuhan tidak maksimal. Meski angka stunting sudah turun dari 33 persen ke 24 persen, namun masih akan didorong untuk jauh berkurang.
"Teman-teman di Kemenkeu harus berpikir bagaimana instrumen fiskal dan peranan kita untuk bisa mendorong agar stunting menurun, terutama ekerja sama dengan seluruh pihak, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah karena keberadaan Kemenkeu di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Baca juga: Menkeu sebut pembiayaan utang turun 24,3 persen
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani dorong PIP tingkatkan kapasitas pelaku usaha mikro
Ia berpendapat Indonesia mampu melalui berbagai tantangan di tahun 2022 dengan sangat baik, yang ditunjukkan dengan pemulihan ekonomi yang kuat, pandemi COVID-19 yang terkendali, dan kegiatan masyarakat yang sudah mulai pulih. Dengan demikian, berbagai prestasi itulah yang menjadi bekal RI memasuki tahun 2023 dengan optimisme.
Namun demikian, pencapaian itu tak lantas membuat Indonesia berpuas diri. Di tahun ini, Indonesia juga menyiapkan dan menata diri untuk menjaga Tanah Air dari berbagai tantangan baru, apalagi tahun 2023 ditandai dengan situasi tren perekonomian dunia melemah karena berbagai faktor, Faktor yang dimaksud yakni inflasi tinggi karena komoditas, kenaikan suku bunga acuan, serta berbagai konsekuensinya kepada pelemahan ekonomi.
Inflasi harus dijinakkan karena dapat mempengaruhi banyak hal, sehingga menjadi atensi Presiden Joko Widodo agar seluruh institusi pemerintah, tidak hanya Bank Indonesia (BI), untuk bergerak bersama menjaga agar inflasi terkendali.
“Saya berharap tentu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan instrumen fiskalnya, kita punya anggaran ketahanan pangan, termasuk untuk pertanian, serta punya dana transfer ke daerah. Pemerintah daerah dan pusat semuanya bersama-sama mengatasi inflasi, terutama dari sisi suplai dan distribusi,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Kemudian untuk menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrem, Menkeu mengatakan pemerintah memberikan perhatian dengan menggunakan instrumen fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut lantaran negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi seperti Indonesia, biasanya dibarengi dengan kesenjangan yang juga melebar.
Fokus selanjutnya adalah investasi. Dengan tren perekonomian dunia yang melemah, maka iklim investasi yang berdampak pada penurunan biaya dan risiko investasi harus dibangun sehingga walaupun suku bunga naik, investor tetap bisa percaya diri akan mendapatkan keuntungan dari investasi.
Maka dari itu, Kemenkeu bekerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, lembaga akan siap menggunakan instrumen untuk mendorong dan mengakselerasi investasi, karena tidak adanya investasi akan berdampak kepada penciptaan kesempatan kerja dan menurunkan kesejahteraan rakyat.
Untuk stunting, Bendahara Negara ini menjelaskan anak-anak balita yang kurang gizi nantinya akan menyebabkan pertumbuhan tidak maksimal. Meski angka stunting sudah turun dari 33 persen ke 24 persen, namun masih akan didorong untuk jauh berkurang.
"Teman-teman di Kemenkeu harus berpikir bagaimana instrumen fiskal dan peranan kita untuk bisa mendorong agar stunting menurun, terutama ekerja sama dengan seluruh pihak, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah karena keberadaan Kemenkeu di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Baca juga: Menkeu sebut pembiayaan utang turun 24,3 persen
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani dorong PIP tingkatkan kapasitas pelaku usaha mikro
Ia berpendapat Indonesia mampu melalui berbagai tantangan di tahun 2022 dengan sangat baik, yang ditunjukkan dengan pemulihan ekonomi yang kuat, pandemi COVID-19 yang terkendali, dan kegiatan masyarakat yang sudah mulai pulih. Dengan demikian, berbagai prestasi itulah yang menjadi bekal RI memasuki tahun 2023 dengan optimisme.
Namun demikian, pencapaian itu tak lantas membuat Indonesia berpuas diri. Di tahun ini, Indonesia juga menyiapkan dan menata diri untuk menjaga Tanah Air dari berbagai tantangan baru, apalagi tahun 2023 ditandai dengan situasi tren perekonomian dunia melemah karena berbagai faktor, Faktor yang dimaksud yakni inflasi tinggi karena komoditas, kenaikan suku bunga acuan, serta berbagai konsekuensinya kepada pelemahan ekonomi.